Berhubung dengan hal tersebut maka djumlah Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ditetapkan sekurang-kurangnja dua kali djumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
Anggota tambahan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang menurut pasal 3 Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 diangkat oleh Presiden, terdiri dari utusan-utusan dari daerah-daerah dan dari golongan-golongan.
Imbangan djumlah utusan-utusan dari daerah-daerah dan djumlah utusan-utusan dari golongan-golongan karya ditentukan kira-kira 1 : 2.
Ketentuan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa untuk pelaksanaan pembangunan semesta perlu dimobilisir kebulatan usaha dari golongan-golongan karya tanpa merugikan kepentingan chusus daerah-daerah.
Hal ini kiranja dapat terdjamin dengan kenjataan bahwa diantara utusan-utusan golongan-golongan karya tentu terdapat tokoh-tokoh golongan-golongan karya daerah-daerah jang disamping mengutamakan kepentingan-kepentingan chusus golongan-golongan karya masing-masing, tentu djuga tidak mengabaikan kepentingan-kepentingan chusus daerah asalnja.
Dengan mengingat pendjelasan atas pasal 1 diatas, maka djumlah utusan dari masing-masing Daerah tingkat I ditetapkan sebesar:
a. 5 orang untuk daerah-daerah jang penduduknja berdjumlah lebih dari 3 djuta;
b. 4 orang untuk daerah-daerah jang penduduknja berdjumlah diantara 1 dan 3 djuta;
c. 3 orang untuk daerah-daerah jang penduduknja berdjumlah kurang dari 1 djuta;
dengan pengertian bahwa dalam hal ini 4 daerah administratif jang terdapat di Sulawesi sekarang masing-masing diperlakukan sebagai Daerah Tingkat I.
Nama golongan-golongan karya jang disebut dalam Peraturan Presiden ini agak berlainan dengan jang disebut dalam pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan Dewan Perantjang Nasional.
Antara lain tidak disebut lagi golongan „Peranakan Tionghoa/ Belanda”, jang dimasa sekarang dipandang kurang tepat, karena banjak warga-negara keturunan asing kini sudah tampil kemuka ber-
21
