BAB III.
WEWENANG SIDANG RAPAT DEWAN PERANTJANG NASIONAL.
A. KETENTUAN UMUM.
§ 9. Sidang dan rapat Dewan Perantjang Nasional.
Pasal 29.
(1) Sidang Dewan Perantjang Nasional jaitu: Sidang Pimpinan Dewan Perantjang Nasional, Sidang Pimpinan Seksi, Sidang Pleno Seksi, Sidang Gabungan Seksi, Sidang Panitia Dewan Perantjang Nasional dan Sidang Pleno Dewan Perantjang Nasional.
(2) Sidang pleno Dewan Perantjang Nasional berlangsung menurut pasal 30 sampai 67 dibawah ini.
(3) Sidang-sidang Dewan Perantjang Nasional jang lain berlangsung dengan berpedoman kepada pasal-pasal jang mengatur sidang pleno Dewan Perantjang Nasional, dimana perlu dengan perubahan jang wadjar.
Sidang dan Rapat Pleno Dewan Perantjang Nasional.
Pasal 30.
(1) Ketua mengundang para anggota untuk menghadiri sidang pleno Dewan Perantjang Nasional.
(2) Ketua memberitahukan kepada Pemerintah waktu dan tempat sidang pleno Dewan Perantjang Nasional.
(3) Rapat siang dimulai pukul 9 pagi dan rapat malam dimulai pukul 7.30 ketjuali djika Ketua atau rapat pleno menentukan waktu lain.
(4) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menanda-tangani daftar hadir.
(5) Apabila daftar hadir telah ditanda-tangani oleh lebih dari dua puluh lima orang anggota, maka Ketua membuka rapat.
(6) Sekretaris Djenderal mengatur tempat duduk anggota dan menjediakan tempat bagi Presiden dan para Menteri jang menghadiri rapat.
Pasal 31.
(1) Sekretaris membatjakan pada permulaan rapat surat-surat jang masuk sedjak rapat jang terachir, ketjuali surat-surat jang mengenai urusan rumah-tangga.
(2) Setelah membatjakan surat- surat jang dimaksud dalam ajat (1) diatas, maka Ketua membatjakan agenda sidang pleno.
