- Hatail gerakan dharma-bakti jang diselenggarakan oleh Kongres Wanita Indonesia.
- Penderma perseorangan tetap.
- Subsidi dari Pemerintah.
- Sumbangan jang tidak mengikat.
- Pendapatan lain jang ajah dan halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang Negara.
Pasal 8.
Pengesjahan rapat-rapat, hak suara dan keputusan.
I.
- Rapat Dewan Pengurus diadakan sedikit-dikitnja sekali sebulan.
- Rapat Dewan Pengurus sjah, kalau dihadiri oleh separoh lebih satu dari djumlah anggotanja.
- Tiap anggota Dewan Pengurus mempunjai hak suara.
- Putusan diambil dengan suara terbanjak.
- Dewan Pengawas dapat menghadliri rapat
- Dewan Pengurus.
II.
- Rapat Dewan Pengawas diadakan sedikit- dikitnja satu kali setahun.
- Rapat Dewan Pengawas ajah kalau dihadiiri oleh separoh lebih satu dari djumlah anggotanja.
- Dewan Pengawas mempunjai suara nasehat dalam rapat Dewan Pengurus.
- Tiap anggota Dewan Pengawas mempunjai hak suara.
- Putusan diambil dengan suara terbanjak.
- Djika dipandang perlu Dewan Pengawas dapat memanggil Dewan Pengurus dalam rapatnja.
Pasal 9.
Laporan tahunan.
Tiap-tiap tahun Dewan Pengurus mempertanggung-djawabkan laporan tahunan beserta neratja dan perhitungan laba-rugi Jajasan kepada Kongres Wanita Indonesia.
Pasal 10.
Perobahan peraturan
Perobahan peraturan Jajasan mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diadakan atas putusan Kongres Wanita Indonesia dengan suara terbanjak.
Pasal 11.
Pembubaran Jajasan.
- Pembubaran Jajasan hanja dapat diputuskan oleh kongres dari Kongres Wanita Indonesia, dimana disebutkan djuga tjara penjelesaiannja.
- Djika dari kekajaannja, Jajasan tidak mampu membajar hutang-piutangnja, maka Dewan Pengurus berkewadjiban memintakan faillissement dari Hakim. Jajasan lalu dapat dibubarkan dengan vonnis pernjataan failliet.
Pasal 12.
Hal-hal jang belum sempurna diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan disempurnakan dalam Anggaran Rumah Tangga, jang disusun oleh Dewan Pengurus, sesuai dengan dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
Hal-hal jang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Dewan Pengurus dengan mempertanggungdjawabkan kepada Dewan Pengawas.
Pasal 13.
Jajasan ini sebagai badan hukum tunduk kepada peraturan-peraturan dari Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan dan Peraturan Faillissement.
Pasal 14
Hakim dapat mengadakan penjelidikan dalam keadaan kekajaan Jajasan jakni atas permintaan orang jang bersangkutan atau para piutang (credi- teuren).
Pasal 15.
Menjimpang dari aturan tersebut diatas tadi, maka untuk pertama kali telah ditundjuk dan diangkat didalam:
Pelindung: Dr. Ir. Soekarno, Presiden Republik
Indonesia.
- Dewan Pengurus sebagai: Ketua: Njonja Soeroto, Wakil Ketua: Njonja Soepadi, Penulis: Njonja S. Iman Soedijat, Bendahari: Njonja Johana Suwandi, Pembantu-pembantu: Njonja Muridan, Njonja Sardjito, Tuan Sindutomo, Tuan Judaningrat dan Tuan Hardjowinoto.
- Dewan Pengawas sebagai: Ketua: Njonja Sri Mangunsarkoro, Wakil Ketua: Njonja Aisjah Hilal, Penulis: Njonja Sundoro, Pembantu-pembantu: Nona Harjati, Njonja M. S. A. Gani Suriokusumo dan Njonja S. Effendi.
ANGGARAN RUMAH TANGGA JAJASAN HARI IBU DISJAHKAN OLEH MADJELIS PERMUSJAWARATAN KONGRES WANITA INDONESIA
TANGGAL 26-1-1958.
Pasal 1.
Hal Dewan Pengurus.
- Dewan Pengurus mendjalankan tugasnja menurut apa jang tertjantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- Dewan Pengurus mengadakan hubungan dengan instansi-instansi Pemerintah dan organisasi lain dalam dan luar negeri.
- Dewan Pengurus memberi laporan kepada:
a. Dewan Pengawas sedikitnja 6 bulan sekali.
b. Madjelis Permusjawaratan (konperensi) Kongres Wanita Indonesia.
c. Kongres dari Kongres Wanita Indonesia.
- Dewan Pengurus mempunjai bagian-bagian, misalnja: Secretariat, Keuangan dan lain-lain.
- Dewan Pengurus dapat membentuk badan-badan sementara jang diperlukan.
