Halaman:Buku peringatan 30 tahun kesatuan pergerakan wanita Indonesia.pdf/374

Fatsal 14.

 XIII. Hak suara.

1. Anggauta biasa mempunjai suara penuh dalam rapat anggauta.
2. Anggauta luar biasa, penderma dan kehormatan tidak mempunjai hak suara.

Fatsal 15 .

 XIV. Pembubaran.
Pembubaran perhimpunan dapat diputuskan pada Rapat Besar ( Kongres ) , atas persetudjuan paling sedikit 2/3 dari djumlah suara jang hadir.

Fatsal 16.

 XV. Perobahan.
Perobahan Anggaran Dasar hanja dapat diputuskan oleh Rapat Besar (Kongres ) atas persetudjuan paling sedikit 2/3 dari djumlah suara janghadir.

Fatsal 17.

 . Penutup.
Hal-hal jang mengenai perhimpunan jang belum terdapat dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah-tangga.

Anggaran Rumah · Tangga.

Fatsal 1.

I. Anggauta.

1. Anggauta biasa adalah :
   1. Isteri dari Pegawai Kementerian Dalam Negeri.
   2. Anggauta luar biasa.
2. 1. Djanda + isteri Pegawai jang telah pensiun dan Isteri Pegawai bukan Warga Negara.
   2. Pegawai-pegawai wanita dari kantor-kantor Kementerian Dalam Negeri.
3. Anggauta penderma ialah : Orang-orang jang tiap-tiap bulan dengan suka rela memberi sokongan jang tetap .
4. Anggauta kehormatan ialah: Orang-orang jang berdjasa kepada perhimpunan.
5. Penasehat ialah : Orang-orang jang dianggap tjakap untuk memberi nasehat kepada perhimpunan .
6. Pelindung ialah : Isteri Menteri Dalam Negeri.

Fatsal 2.

Seorang anggauta berhenti sebagai anggauta, karena :

1. Meninggal dunia ;
2. Suami keluar dari djabatannja ;
3. Atas permintaan sendiri ;
4. Dipejat oleh Pengurus Besar atas usul Pengurus Tjabang sebab tindakannja mentjemarkan nama perhimpunan setelah diadakan penjelidikan jang seksama.

Fatsal 3.

II. Usaha.

Untuk dapat mentjapai tudjuan, maka perhimpunan berusaha :

1. Mengadakan hubungan dengan keluarga pegawai Kementerian Dalam Negeri diseluruh Indonesia ;
2. Mempeladjari, memperdalam dan mempergunakan pengetahuan dalam lapangan pendidikan, sosial, ekonomi dan penerangan ;
3. Perhimpunan mengadakan bagian-bagian jang mengerdjakan sesuatu jang termuat dalam sub B.
4. Putusan-putusan Rapat Besar (Kongres ) harus didjalankan oleh perhimpunan.

III. Susunan perhimpunan.

Fatsal 4.

1. Ditiap-tiap Kabupaten atau Kotapradja diben tuk suatu Tjabang (dengan sedikitnja 50 anggauta, kurang dari 50 suatu anak tjabang) .
2. Di Kotapradja Besar atas persetudjuan Pengurus Besar dapat dibentuk lebih dari 1 tjabang
3. Di tiap-tiap Ketjamatan dapat dibentuk 1 ranting dengan sedikit-dikitnja 5 orang.

IV. Keuangan .

Fatsal 5 .

a.	1.	Uang pangkal harus dibajar sekaligus paling sedikit Rp . 1,50 .
	2.	Uang iuran anggauta biasa harus dibajar tiap-tiap bulan paling sedikit Rp. 1,—
	3.	Uang iuran anggauta luar biasa harus dibajar tiap-tiap bulan paling sedikit Rp. 1,
b.	1.	25 % dari djumlah uang iuran dari Ranting harus diserahkan kepada Tjabang.
	2.	25% dari uang iuran jang diterima oleh Tjabang harus dikirimkan kepada Pengurus Besar.
c.		50% dari uang pangkal harus dikirimkan kepada Pengurus Besar.
d.		Tiap-tiap anggauta harus membajar Rp . 0,05 untuk fonds sosial Pengurus Besar.

V. Panitya pemeriksa Keuangan.

Fasal 6 .

1. Panitya Pemeriksa Keuangan Pengurus Besar terdiri atas 3 orang, jang ditundjuk oleh Rapat Besar ( Kongres ) .
2. Panitya Pemeriksa Keuangan Tjabang terdiri atas 3 orang, jang ditundjuk oleh rapat anggauta Tjabang.
3. Panitya Pemeriksa Keuangan Ranting terdiri atas 3 orang, jang ditundjuk oleh rapat anggauta Ranting.
4. Tiap-tiap triwulan (kwartal) Panitya Pemeriksa Keuangan dalam Sub b dan c diharuskan memeriksa buku-buku keuangan jang bersangkutan .
5. Panitya Pemeriksa Keuangan dalam sub a diharuskan memberi laporan kepada Rapat Besar (Kongres ). VI. Hak suara.