Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/152
Halaman ini telah diuji baca
Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Pemerintah Pusat.
Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat Perizinan Berusaha wajib menyampaikan laporan
perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
Laporan perkembangan usaha secara berkala
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
Pasal 49 dihapus.
Pasal 50 dihapus.
Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 58
Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau
sebagian lahannya berasal dari:
area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau
areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan,
wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.
Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
