Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/247

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 5

   Kewenangan Pemerintah Pusat di bidang ketenagalistrikan meliputi: penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional; penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; penetapan standar, pedoman, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan; penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen; penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional; penetapan wilayah usaha; penetapan Perizinan Berusaha terkait jual beli tenaga listrik lintas negara; penetapan Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik; penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;