Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/331

penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan rumah susun; pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung; pencabutan sertifikat laik fungsi; pencabutan SHM sarusun atau SKBG sarusun; perintah pembongkaran bangunan rumah susun; denda administratif; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan.

20. Pasal 110 dihapus.
21. Pasal 112 dihapus
22. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 113

    Setiap orang yang: mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang sudah ditetapkan; atau mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 menimbulkan korban terhadap manusia atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).