Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/490

Halaman ini telah diuji baca

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pemerintah provinsi berwenang:
1. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
2. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
3. menerbitkan Perizinan Berusaha;
4. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
5. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
6. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
7. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
8. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pemerintah kabupaten/kota berwenang:
1. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
2. pariwisata menetapkan destinasi kabupaten/kota;
3. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
4. menerbitkan Perizinan Berusaha;