Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/518

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 11

   Industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan: badan usaha milik negara; dan/atau badan usaha milik swasta, yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (lead integrator) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 21

   Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KKIP mempunyai tugas dan wewenang: merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang Industri Pertahanan; menyusun dan membentuk rencana induk Industri Pertahanan yang berjangka menengah dan panjang; mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional Industri Pertahanan; mengoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan; melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan antara Pengguna dan Industri Pertahanan;