Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/702

- 702 -

2. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 73

   Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Keempat
Pertanahan

Paragraf 1
Bank Tanah

Pasal 125

Pemerintah Pusat membentuk badan bank tanah. Badan bank tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan khusus yang mengelola tanah. Kekayaan badan bank tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Badan bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Pasal 126

Badan bank tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk: kepentingan umum; kepentingan sosial;