Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/704
Halaman ini telah diuji baca
- 704 -
Dalam rangka mendukung investasi, pemegang hak pengelolaan badan bank tanah diberi kewenangan untuk:
melakukan penyusunan rencana induk;
membantu memberikan kemudahan Perizinan Berusaha/persetujuan;
melakukan pengadaan tanah; dan
menentukan tarif pelayanan.
Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 130
Badan bank tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 terdiri atas:
Komite;
Dewan Pengawas; dan
Badan Pelaksana.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 131
Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan beranggotakan para menteri dan kepala yang terkait.
Ketua dan anggota Komite ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 132
Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri atas 4 (empat) orang unsur profesional dan 3 (tiga) orang yang dipilih oleh Pemerintah Pusat.
