Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/86

- 86 -

membuang emisi ke udara; dan/atau memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah; yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.

23. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 63

    Dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: menetapkan kebijakan nasional; menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria; menetapkan dan melaksanakan dan kebijakan mengenai RPPLH nasional; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; mengembangkan standar kerja sama; mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;