Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1998: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
←Membuat halaman berisi '{{UU|11|1998}} <div align=justify><br><br><center>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA<br>NOMOR 11 TAHUN 1998<br>TENTANG<br>PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN...'
 
Tidak ada ringkasan suntingan
 
Baris 1:
{{UU|11|1998}}
 
<div align=justify><br><br><center>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA<br>NOMOR 11 TAHUN 1998<br>TENTANG<br>PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997<br>TENTANG KETENAGAKERJAAN<br><br>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br><br>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</center><br><div class=sm>Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 199 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang tersebut berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1998;</div><div class=sm1>b. bahwa perkembangan keadaan politik, ekonomi dan sosial dewasa ini melahirkan nilai dan aspirasi baru dalam masyarakat khususnya di bidang ketenagakerjaan perlu diakomodasikan melalui perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;</div><div class=sm1>c. bahwa untuk melakukan perubahan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan perundangan-undangan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 dibutuhkan waktu, maka dipandang perlu untuk mengubah berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997;</div><div class=sm1>d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Undang-undang;</div><br><div class=sm>Mengingat: &nbsp; &nbsp; Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;</div><br><center>Dengan Persetujuan<br>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA<BR><br>MEMUTUSKAN:</center><br><div class=s60>Menetapkan:&nbsp; &nbsp;UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN.</div><br><center>Pasal 1</center><div class=s12>1. Ketentuan Pasal 199 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, diubah menjadi sebagai berikut:</div><div class=s120><br><center>"Pasal 199</center>Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2000."</div><br><div class=s12>2. Dengan berlakunya Undang-undang tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, semua peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, tetap berlaku.</div><br><center>Pasal II</center>Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<br><br>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<br><br><center><div class=s300>Disahkan di Jakarta<br>pada tanggal 10 Nopember 1998<br>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,<br><br>BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE</center></div>Diundangkan di Jakarta<br>pada tanggal 10 Nopember 1998<br>MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA<br>REPUBLIK INDONESIA<br><br>AKBAR TANDJUNG<br><br> LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 184 <hr size=1><br><center>PENJELASAN<br>ATAS<br>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA<br>NOMOR 11 TAHUN 1998<br>TENTANG<br>PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997<br>TENTANG KETENAGAKERJAAN</center><br>UMUM<br><br><div class=salinea>Setelah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan diundangkan pada tanggal 3 Oktober 1997, di dalam masyarakat telah terjadi perubahan yang sangat cepat dan mendasar seiring dengan era reformasi yang sedang berlangsung. Perubahan tersebut mencakup perkembangan keadaan politik, ekonomi, dan sosial yang melahirkan nilai dan aspirasi baru.</div><div class=salinea>Perkembangan keadaan yang telah melahirkan nilai dan aspirasi baru dalam masyarakat khususnya di bidang ketenagakerjaan, perlu diakomodasikan melalui perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.</div><div class=salinea>Mengingat beragamnya tuntutan perubahan oleh masyarakat, diperlukan waktu yang cukup untuk melakukan perubahan, penyempurnaan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997, maka perlu diadakan perubahan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menjadi mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober Tahun 2000.</div><div class=salinea>Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan secara yuridis telah berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1998. Oleh karena itu, untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum perlu ditegaskan bahwa setelah diundangkannya Undang-undang tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, tetap berlaku.</div><br>PASAL DEMI PASAL<br><br>Pasal 1<br><div class=s120>Angka 1<br><div class=s120>Cukup jelas</div>Angka 2<br><div class=s120>Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tetap berlaku, adalah:<br><div class=s12>a. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8);</div><div class=s12>b. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);</div><div class=s12>c. Ordonansi Tahun 1926 tentang Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Orang Muda di atas Kapal (Sataatsblad Tahun 1926 Nomor 87);</div><div class=s12>d. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi Untuk Mengatur Kegiatan-kegiatan Mencari Calon Kerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);</div><div class=s12>e. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau Dikerahkan dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);</div><div class=s12>f. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8);</div><div class=s12>g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);</div><div class=s12>h. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598);</div><div class=s12>i. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);</div><div class=s12>j. Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (lLoek-Out) di Perusahaan-perusahaan, Jawatan-jawatan, dan Badan-badan yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67); dan</div><div class=s12>k. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).</div></div></div><br>Pasal II<br><div class=s120>Cukup jelas</div><br><br> TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3791 </div><br>