Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Kembangraps (bicara | kontrib) |
Kembangraps (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1:
{{UU|29|2000}}
<center>'''UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA'''</center>
<center>'''NOMOR 29 TAHUN 2000'''</center>
<center>'''TENTANG'''</center>
<center>'''PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN'''</center>▼
▲PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Baris 69 ⟶ 70:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:▼
▲MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.▼
▲Menetapkan : '''UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN'''.
== BAB I KETENTUAN UMUM ==
Pasal 1
Baris 98:
# Berita Resmi Perlindungan Varietas Tanaman adalah suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk kepentingan umum.
== BAB II LINGKUP PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN ==
Bagian Pertama
Baris 315 ⟶ 314:
Bagian Keenam
Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Pasal 10
Baris 334 ⟶ 333:
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
== BAB III PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN ==
Bagian Pertama
Umum
Baris 551 ⟶ 549:
dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan.
== BAB IV PEMERIKSAAN ==
Bagian Pertama
Pengumuman Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Pasal 24
Baris 627 ⟶ 624:
Bagian Kedua
Pemeriksaan
Baris 683 ⟶ 681:
berhak menolak permohonan hak PVT tersebut.
Bagian Ketiga
Pemberian atau Penolakan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Pasal 33
Baris 737 ⟶ 735:
Bagian Keempat
Permohonan Banding
Baris 797 ⟶ 796:
lebih lanjut oleh Pemerintah.
== BAB V PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN ==
Bagian Pertama
Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Baris 1.024:
Peraturan Pemerintah.
== BAB VI BERAKHIRNYA HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN ==
Bagian Pertama</br>
Baris 1.118 ⟶ 1.117:
sisa jangka waktu penggunaan lisensi maupun Lisensi Wajib.
== BAB VII BIAYA ==
Pasal 63
Baris 1.136 ⟶ 1.135:
diatur lebih lanjut oleh Menteri.
== BAB VIII PENGELOLAAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN==
Pasal 64
Baris 1.161 ⟶ 1.158:
perkembangan PVT.
== BAB IX HAK MENUNTUT ==
Pasal 66
Baris 1.216 ⟶ 1.213:
terhadap pelanggaran hak PVT.
== BAB X PENYIDIKAN ==
Pasal 70
Baris 1.252 ⟶ 1.249:
tentang Hukum Acara Pidana.
== BAB XI KETENTUAN PIDANA ==
Pasal 71
Baris 1.289 ⟶ 1.286:
pidana kejahatan.
== BAB XII KETENTUAN PENUTUP ==
Pasal 76
|