Halaman:UU Nomor 22 Tahun 2009-LLAJ.djvu/1: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

Revisi selanjutnya →

@@ Badan halaman (untuk ditransklusikan): / Badan halaman (untuk ditransklusikan): @@
@@ Baris 1: / Baris 1: @@
-UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
+<center>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2009
 TENTANG
 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
+PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, </center>
-Menimbang : a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran
-strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi
+:Menimbang : a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran
-nasional sebagai bagian dari upaya memajukan
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi
-kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nasional sebagai bagian dari upaya memajukan
-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh
-;
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
-b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945;
-dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan
+::::b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian
-potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan
-keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,
-Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan
-ekonomi dan pengembangan wilayah;
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan
-c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ekonomi dan pengembangan wilayah;
-internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan
+::::c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan
-Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan
-pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu
-akuntabilitas penyelenggaraan negara;
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta
-d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;akuntabilitas penyelenggaraan negara;
-Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi
+::::d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
-dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan
-kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan
-Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
-undang yang baru;
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-
-e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;undang yang baru;
-dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
+::::e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
-membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
-Angkutan Jalan;
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan
-Mengingat . . .
+::::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Angkutan Jalan;
+<div align="right">Mengingat . . . </div>