Halaman:Amandemen I UUD 1945.djvu/2: Perbedaan antara revisi

undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

{|

|-

|(2)

|Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

|}

=== Pasal 13 ===

{|

|-

|(2)

|Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Rakyat.

|-

|(3)

|Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan menperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

|}

=== Pasal 14 ===

{|

|-

|(1)

|Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

|-

|(2)

|Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

|}

=== Pasal 15 ===

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

=== Pasal 17 ===

{|

|-

|(2)

|Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

|-

|(3)

|Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

|}

=== Pasal 20 ===

{|

|-

|(1)

|Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

|-

|(2)

|Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.