Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/1982: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1:
{{UU tahun|1982}}
{| class="wikitable" width=100%
|-
!width=12%|Nomor
!width=10%|Tanggal
!Tentang
!LN
!TLN
|-
|align=center|25-Jan-1982
|Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Consular Relation And Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relation Concerning Acquisition Of Nationality,1963)
|2
|3211
|-
|align=center|25-Jan-1982
|Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention On Special Mission, New York, 1969)
|3
|3212
|-
|align=center|01-Feb-1982
|Wajib Daftar Perusahaan
|7
|3214
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982|4 Tahun 1982]]
|align=center|11-Mar-1982
|Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
|12
|3215
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1982|5 Tahun 1982]]
|align=center|11-Mar-1982
|Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983
|13
|3216
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982|6 Tahun 1982]]
|align=center|12-Apr-1982
|Hak Cipta
|15
|3217
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1982|7 Tahun 1982]]
|align=center|29-Jun-1982
|Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982
|29
|3218
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982|8 Tahun 1982]]
|align=center|29-Jun-1982
|Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1974/1975
|30
|3219
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982|9 Tahun 1982]]
|align=center|29-Jun-1982
|Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976
|31
|3220
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1982|10 Tahun 1982]]
|align=center|29-Jun-1982
|Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977
|32
|3221
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1982|11 Tahun 1982]]
|align=center|29-Jun-1982
|Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978
|33
|3222
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982|12 Tahun 1982]]
|align=center|29-Jun-1982
|Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979
|34
|3223
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982|13 Tahun 1982]]
|align=center|20-Agust-1982
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang
|40
|3227
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1982|14 Tahun 1982]]
|align=center|20-Agust-1982
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi Di Jambi Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
|41
|3228
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1982|15 Tahun 1982]]
|align=center|20-Agust-1982
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu Di Bengkulu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
|42
|3229
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1982|16 Tahun 1982]]
|align=center|20-Agust-1982
|Pembentukan Pengadilan Nusa Tenggara Barat Di Mataram Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
|43
|3230
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982|17 Tahun 1982]]
|align=center|20-Agust-1982
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Di Samarinda Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
|44
|3231
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1982|18 Tahun 1982]]
|align=center|20-Agust-1982
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Di Palu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado
|45
|3232
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1982|19 Tahun 1982]]
|align=center|28-Agust-1982
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Di Kendari Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
|46
|3233
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982|20 Tahun 1982]]
|align=center|19-Sep-1982
|Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri
|51
|3234
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982|21 Tahun 1982]]
|align=center|20-Sep-1982
|Perubahan [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 196|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 196]] Tentang Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1967|Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967]]
|52
|3235
|}
{{UU/Lihat pula}}
|