Halaman:Permendikbud No. 11 Tahun 2015.pdf/29: Perbedaan revisi

tidak ada ringkasan suntingan
Badan halaman (untuk ditransklusikan):Badan halaman (untuk ditransklusikan):
Baris 2: Baris 2:
 
|Bagian Ketiga
 
|Bagian Ketiga
 
|Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan}}
 
|Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan}}
  +
{{PUU-pasal
 
Pasal 127
+
|pasal=127
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai
+
|Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
  +
{{PUU-pasal
tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi
 
  +
|pasal=128
pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan
 
 
|Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:
Tenaga Kependidikan.
 
  +
|{{PUU-nomor|n=a|m=1
Pasal 128
 
 
|koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang guru dan tenaga kependidikan;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Sekretariat
 
 
|koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana,
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:
 
a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran
 
di bidang guru dan tenaga kependidikan;
 
b. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana,
 
 
program, kegiatan, dan anggaran di bidang guru dan tenaga kependidikan;
 
program, kegiatan, dan anggaran di bidang guru dan tenaga kependidikan;
c. pengelolaan data dan informasi di bidang guru dan tenaga kependidikan;
+
|pengelolaan data dan informasi di bidang guru dan tenaga kependidikan;
d. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang guru dan tenaga
+
|koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang guru dan tenaga
 
kependidikan;
 
kependidikan;
e. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
+
|koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
f. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian dan
+
|penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian dan
 
fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
 
fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
g. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat
+
|pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
 
|pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
Jenderal;
 
 
|koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang guru dan tenaga kependidikan;
h. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
 
 
|pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di
 
 
|pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal.}}}}
bidang guru dan tenaga kependidikan;
 
  +
j. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
 
  +
{{PUU-pasal
k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan
 
  +
|pasal=129
Direktorat Jenderal.
 
Pasal 129
 
 
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
  +
|{{PUU-nomor|n=a|m=1
a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 
b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
+
Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
c. Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kerja Sama; dan
+
Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
d. Bagian Umum dan Kepegawaian.
+
Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kerja Sama; dan
  +
Bagian Umum dan Kepegawaian.}}}}
Pasal 130
 
  +
  +
{{PUU-pasal
  +
|pasal=130
 
Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan
 
Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan
+
penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, anggaran, serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal.}}
  +
rencana, program, kegiatan, anggaran, serta penyusunan laporan Direktorat
 
  +
{{PUU-pasal
Jenderal.
 
Pasal 131
+
|pasal=131
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian
+
|Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Perencanaan dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:
  +
|{{PUU-nomor|n=a|m=1
Perencanaan dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:
 
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang guru
+
|pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang guru dan tenaga kependidikan;
dan tenaga kependidikan;
+
|penyusunan bahan kebijakan di bidang guru dan tenaga kependidikan;
b. penyusunan bahan kebijakan di bidang guru dan tenaga kependidikan;
+
|penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang guru dan tenaga kependidikan;}}}}
c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang guru dan
 
tenaga kependidikan;
 
307

suntingan