Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000: Perbedaan antara revisi

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk

2. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang

3. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha

atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan

usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,

4. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang

dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan

perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan

5. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana

dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas

6. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau

jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga)

7. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan

9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak,

10. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau

12. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau

13. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan

pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau

bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran

14. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih

15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang

17. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang

18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok

pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada

19. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi

21. Kredit pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi

22. Kredit pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak

Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang

dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang

di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang

23. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai

keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan

atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

25. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas

pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib

26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,

penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang

ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap

27. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian

Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran

28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan

oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,

kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan

Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak

30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan

pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib

31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan

32. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang

3. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya

(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang

Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor

Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat

kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi

a. tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan dalam

b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, di samping tempat mendaftarkan diri

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha

(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan

Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak

(5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk

penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a),

serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a), sehingga keseluruhan

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan

menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta

menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau

(1a) Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan

pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib

menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a) harus mengambil sendiri

a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir

b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun

(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diajukan secara tertulis disertai Surat

Pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak

(5a) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

(6) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus

(7) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen

(8) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan

(1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap,

(2) Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh

(3) Dalam hal Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak,

(4) Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib

melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan

laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya

(5) Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan diatur dengan Keputusan Menteri

6. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai

(1) Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat

Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu,

(2) Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau

(3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman untuk penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap dianggap

7. Ketentuan Pasal 7 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga

(1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa denda

sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar

(2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak

dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

8. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah

disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun

sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang

pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat

penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena

(3) Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan

penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak

akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan

ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran

jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar

(4) Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan

pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri

tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang

(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran

pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) beserta sanksi

administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang

dibayar, harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud

6) Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan

pemeriksaan, Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima Keputusan Keberatan

atau Putusan Banding mengenai surat ketetapan pajak tahun pajak sebelumnya, yang

menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari ketetapan pajak yang diajukan keberatan atau

Keputusan Keberatan yang diajukan banding, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah

9. Ketentuan Pasal 9 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a),

(1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang

terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat

(2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan

harus dibayar lunas paling lambat tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah Tahun Pajak

(2a) Apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau ayat

(2) dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh

tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung

(3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan

Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi

(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk

mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang

(1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara melalui

Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Pasal 17B, atau Pasal 17C dikembalikan, namun apabila ternyata Wajib Pajak

mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak

Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat

Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu)

bulan, Pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan

pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu

(4) Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan

12. Ketentuan Pasal 12 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat

(2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib

Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang

menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka

b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak

d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan

Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk

e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat

f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat

atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya

(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung

sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan

(4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda

14. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa

Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib

Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan

(4) Apabila jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat,

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak

yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 (sepuluh)

tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan

15. Ketentuan Pasal 16 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat

(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat

membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan,

Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan

tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

(2) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah lewat, Direktur Jenderal

Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan tersebut

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus

menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat

permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan

(2) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal

Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam

(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana

17. Di antara Pasal 17B dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17C, yang berbunyi sebagai

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat

Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak

permohonan diterima untuk Pajak Penghasilan dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri

(3) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan

(4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan

(5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur

Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak

ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari

(1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan

Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar

(1) Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar

berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding,

pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang

tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan

tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan

(2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga

dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh

(3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan

ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan

pembayaran pajak tersebut, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung

dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran

20. Ketentuan Pasal 20 diubah dan dijadikan ayat (2), dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (1) dan ayat

(1) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan,

Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penagihan seketika dan

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai

dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya,

atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau

memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat

(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

21. Ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21

(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung

(2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pokok

a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang

c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu

(4) Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat

Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding,

yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam

jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara

(5) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 2 (dua)

tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat

Paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya

penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat

terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang

c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana

23. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, dan ayat (1) dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 23

Lelang;

b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang

c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan

d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan Keputusan

25. Ketentuan Pasal 25 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah

pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal

pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib

Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),

(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak

yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat menjadi

(6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal

Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan

(7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan

26. Ketentuan Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima,

(5) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan

(6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) diatur

27. Ketentuan Pasal 27A diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat

(1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya,

sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan telah dibayar yang menyebabkan

kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih

sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan atau

bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Keputusan Pengurangan

atau Penghapusan Sanksi Administrasi, sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau

(3) Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan bayar dan pemberian imbalan bunga diatur

(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib

(2) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan

undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan

Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad

(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf

Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam

(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel

(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal,

penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya

(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat

(9) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari data yang dikumpulkan secara

teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar

untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak

(10) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan

adalah Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan

(11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau

pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di

tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat

(12) Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan

29. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

(2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa

dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib

a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi

dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu

(4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan

yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban

untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan

31. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1

b. badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk

c. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana

d. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau

(2) Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan atau

secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan

dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar

(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk

(3a) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan

(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah

orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau

undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas

33. Ketentuan Pasal 34 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a),

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui

atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya

(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang

ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang

b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang

(3) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada

pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas

permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri

Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan

(5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama

tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan

kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau

(2) Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud

35. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 36A, yang berbunyi sebagai

Apabila petugas pajak dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan Undang-undang

perpajakan yang berlaku sehingga merugikan negara, maka petugas pajak yang bersangkutan dapat

Perubahan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan,

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak

Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud

c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar

e. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau

f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak

(2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan

lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak

(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan

atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, atau menyampaikan Surat

Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau

melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan

denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang

(1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan

(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang

menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya

Setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang-undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yang

diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau

bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang

khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,

dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang

43. Di antara Pasal 47 dan BAB XI disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 47A, yang berbunyi sebagai

Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Ketentuan Umum dan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya

1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata

cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 6 Tahun

1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya

tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban

perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam

Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya

berlaku bagi undang-undang pajak materiil, kecuali dalam undang-undang pajak yang

2. Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994,

disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung sehingga menuntut perlunya

penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijaksanaan

Pemerintah. Selain itu harapan masyarakat terhadap adanya aparatur perpajakan yang makin

mampu dan bersih, tetap diperhatikan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan

3. Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar Undang-undang ini tercermin

dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem

dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia

a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta

Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban

b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan

kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak

sendiri.

Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban

melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban

c. anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan

kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan,

membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga

melaluisistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi,

terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya

pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkan secara teratur

jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan

administrasi yang terlalu membebani Wajib Pajak dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan

dengan harapan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat tersebut wewenang

Direktur Jenderal Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat

Dalam Undang-undang ini digariskan bahwa administrasi perpajakan berperan aktif dalam

melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi sesuai

peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat

dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan

4. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka

arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang perpajakan ini mengacu pada kebijaksanaan

a. menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan

b. menunjang usaha pembangunan secara merata, mendorong investasi secara merata

di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama untuk mendorong pembangunan di

daerah terpencil yang selama ini dirasakan terbelakang atau terlambat

gunaan sumber daya alam maupun dalam rangka peningkatan penerimaan pajak

c. menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor non migas, barang hasil

e. menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan

g. menunjang usaha meningkatkan keadilan dalam partisipasi masyarakat dalam

h. menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan bersih,

peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak termasuk penyederhanaan dan

kemudahan prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, peningkatan

pengawasan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, serta

Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem "self assessment" wajib

dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita

kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah

berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal

diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib

Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain

daripada itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk

menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan

administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen

Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak

mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan

Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada

kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

Sedangkan bagi Pengusaha badan, kewajiban melaporkan usahanya

tersebut adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan

Dengan demikian Pengusaha orang pribadi atau badan yang

mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor

Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau

tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk

mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga

berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta

Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha

Kena Pajak tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan

Terhadap Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak tertentu,

Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat

Jenderal Pajak selain yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2),

sebagai tempat pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib

Selain itu bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu

Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di

beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai

toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan

diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga diwajibkan mendaftarkan

diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya

Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak

memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan

usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat

dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh

Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau

Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh

Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib

Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untuk memperoleh

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibatasi jangka waktunya,

karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban

mengenakan pajak terutang. Permohonan penghapusan Nomor

Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha

Pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan

tersebut, tata cara pemberian dan pencabutan Nomor Pokok Wajib

Pajak serta pengukuhan dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan

jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan

- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan

sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak

- penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan

- pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang

pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau

badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan

Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan

- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan

sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak

lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan

- bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat

Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi

formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap

sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan

Pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan

pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai

Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak, formulir

Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan

Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan

oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau

Ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian Surat

Pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak

untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan

Bagi Wajib Pajak tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan, diperkenankan untuk melaporkan beberapa Masa Pajak

Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan ternyata tidak

dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan

atau neraca perusahaan beserta laporan laba rugi dalam jangka

waktu yang telah ditetapkan dalam ayat (3) huruf b karena luasnya

kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan

keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan

memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan,

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh

perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hanya dapat diberikan

Untuk mencegah usaha penghindaran diri dan atau perpanjangan

waktu pembayaran pajak yang terutang dalam satu Tahun Pajak

yang harus dibayar sebelum batas waktu pemasukan Surat

Pemberitahuan Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang

berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib

Pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat

Persyaratan tersebut berupa keharusan memberikan pernyataan

tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan

penghitungan sementara dalam satu Tahun Pajak, sebagai lampiran

surat permohonan penundaan kewajiban penyampaian Surat

Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan

batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan

Surat Pemberitahuan, maka terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan

Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib

Pajak antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, maka dalam rangka

nya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan ditetapkan dengan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya

memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah Penghasilan

Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar

Untuk Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus

dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba

rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk

kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak

Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah

Surat Pemberitahuan harus dilampiri dengan keterangan dan dokumen

yang dapat berupa antara lain surat kuasa, surat keterangan tentang

perkawinan dengan pisah harta dan penghasilan, dokumen yang

Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah

satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat

Pemberitahuan. Dengan demikian apabila Surat Pemberitahuan

disampaikan tetapi tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan

yang diharuskan, maka Surat Pemberitahuan tersebut dianggap tidak

Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan

menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi

atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan

Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban

menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang

pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah

Penghasilan Tidak Kena Pajak namun karena kepentingan tertentu

Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan memuat

hal-hal mengenai antara lain penelitian kelengkapan, pemberian

tanda terima, pengelompokan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar,

Kurang Bayar dan Nihil, prosedur perekaman dan tindak lanjut

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan

sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka perlu cara

lain bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan

Surat Pemberitahuannya selain melalui Kantor Pos secara tercatat.

Oleh karena itu, cara lain perlu diatur dengan Keputusan Direktur

Tanda bukti dan tanggal pengiriman penyampaian Surat

Pemberitahuan melalui Kantor Pos merupakan bukti penerimaan,

sepanjang Surat Pemberitahuan dimaksud telah lengkap yaitu

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

Untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga

disiplin Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang dalam batas waktu yang

ditentukan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00

(lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan

sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat

tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), misalnya Wajib Pajak Non Efektif dan Wajib

Pajak orang pribadi yang penghasilan netonya di bawah jumlah

Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang

dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan

pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun

sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun

Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan

tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan mulai melakukan

tindakan pemeriksaan adalah pada saat Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, atau wakil,

atau kuasa, atau pegawai, atau diterima oleh anggota keluarga yang

Penetapan batas waktu pembetulan tersebut, di satu pihak dipandang

cukup waktu bagi Wajib Pajak untuk meneliti dan membetulkan Surat

Pemberitahuannya apabila terdapat kesalahan, di lain pihak masih

tersedia cukup waktu bagi Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan

pelayanan dan melakukan pengawasan terhadap pembetulan yang

Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan atas kemauan

sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang terutang

dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari

Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan

tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%

Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut,

dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat

Pemberitahuan sampai dengan tanggal pembayaran karena adanya

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah

dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan

kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya

terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua)

kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar, maka terhadapnya tidak

Namun bilamana telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya

penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, maka

kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib

Walaupun jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) telah berakhir dan Direktur Jenderal Pajak belum

menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak baik yang

telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih

diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran

pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat

berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan

Masa untuk tahun-tahun atau masa-masa sebelumnya.

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan

a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar;

b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil;

Terhadap Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang

mengakibatkan rugi fiskal berbeda dengan ketetapan pajak yang

diajukan keberatan atau Keputusan Keberatan yang diajukan

banding, masih terbuka kesempatan bagi Wajib Pajak untuk

melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun berikutnya walaupun telah melewati jangka waktu

2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Tahun Pajak atau Bagian Tahun

Pajak dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan

tindakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan

a. PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun 2002 pada tanggal 31 Maret 2003 yang

menyatakan rugi fiskal, tetapi tidak lebih bayar, sebesar

Terhadap Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan

pemeriksaan, dan pada tanggal 16 Januari 2006 diterbitkan

surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar

Atas surat ketetapan pajak tersebut Wajib Pajak mengajukan

keberatan pada tanggal 16 Maret 2006. Pada tanggal 10

November 2006 diterbitkan Keputusan Keberatan yang

menetapkan rugi fiskal PT. A tahun 2002 menjadi

PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun 2003 pada tanggal 26 Maret 2004 yang

Kompensasi kerugian berdasarkan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak

Tanggal 21 November 2006 Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan tahun 2003 tersebut dilakukan pembetulan

b. PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun 2002 pada tanggal 31 Maret 2003 yang

menyatakan rugi fiskal, tetapi tidak lebih bayar, sebesar

Atas Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan pemeriksaan,

dan pada tanggal 16 Januari 2006 diterbitkan surat ketetapan

Atas surat ketetapan pajak tersebut Wajib Pajak mengajukan

Pada tanggal 10 November 2006 diterbitkan Surat Keputusan

Terhadap Keputusan Keberatan tersebut Wajib Pajak

mengajukan banding pada tanggal 22 Desember 2006. Pada

tanggal 18 Mei 2007 diterbitkan Putusan Banding yang

PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun 2003 pada tanggal 26 Maret 2004 yang

Kompensasi kerugian menurut

Surat Pemberitahuan Tahunan

Tanggal 21 Juli 2007 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun 2003 tersebut dilakukan pembetulan

Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk

suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan

batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat

terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Keterlambatan dalam

pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenakannya sanksi

Apabila pada waktu pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran pajak

yang terutang, maka kekurangan pembayaran pajak tersebut harus

dibayar lunas paling lambat tanggal dua puluh lima bulan ketiga

setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir sebelum

Misalnya Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus

disampaikan pada tanggal 31 Maret, kekurangan pembayaran pajak

yang terutang atau setoran akhir harus sudah dilunasi paling lambat

tanggal 25 Maret, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran

atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya cara penghitungan bunga

- Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2002

- Angsuran Masa Pajak Mei Tahun 2002 dibayar tanggal 18 Juni

- Sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu)

Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat

memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran

Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dalam Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, meskipun tanggal jatuh

Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama

Direktorat Jenderal Pajak tidak diperbolehkan menerima setoran

pajak dari Wajib Pajak. Semua penyetoran pajak-pajak negara,

harus disetorkan ke kas negara melalui tempat-tempat pembayaran

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, seperti Kantor Pos dan atau

bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah

Dengan usaha memperluas tempat pembayaran pajak yang mudah

dijangkau oleh Wajib Pajak, dimaksudkan untuk mempermudah

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sekaligus menghindarkan

Dengan adanya penentuan tata cara pembayaran pajak, penyetoran

pajak, dan pelaporannya yang diatur dengan Keputusan Menteri

Keuangan demikian juga mengenai tata cara mengangsur dan

menunda pembayaran pajak, diharapkan akan dapat mempermudah

Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya

terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih

lebih (jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang

terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak

seharusnya terutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali

kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut

Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi

semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya,

kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu

dengan utang pajak tersebut dan bilamana masih terdapat sisa lebih,

Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan

menjamin ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian oleh

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17, dihitung sejak tanggal diterimanya

permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17B, dihitung sejak tanggal

c. untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C, dihitung

sampai dengan saat Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak

Untuk terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak

dengan kecepatan pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ayat ini

menentukan bahwa atas setiap kelambatan dalam pengembalian

kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu seperti tersebut

dalam ayat (2), kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan

imbalan oleh Pemerintah berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan

sampai dengan saat dilakukan pembayaran, yaitu saat Surat Perintah

Pada prinsipnya pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang

dapat dikenakan pajak, namun untuk kepentingan administrasi

a. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh

b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan karyawan yang

dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak

lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak

atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Jumlah pajak terutang yang telah dipotong, dipungut, ataupun yang

harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa

pelunasan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 dan

Pasal 10 ayat (2), oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke kas negara

melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau

bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang

Berdasarkan Undang-undang ini Direktorat Jenderal Pajak tidak

berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua

Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan

suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak

tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat

Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak

Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah

menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara

benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan,

kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun surat

Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau

berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan

dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak

benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang

sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya

pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan

Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini dipersamakan kekuatan

hukumnya dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas

- penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak

kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan atau salah

- Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang

Untuk jelasnya cara penghitungannya diberikan contoh sebagai

yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2003 setelah

dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang

menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar

Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan

tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 13

- Kekurangan bayar Pajak

- Bunga

2. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang

Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2002 setiap bulan sebesar

Rp. 100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15

Bulan Juni 2002, dibayar tepat waktu sebesar

Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut

diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September

- Kekurangan bayar Pajak Penghasilan

- Bunga

Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan kegiatan usahanya

untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka ia telah

melanggar kewajibannya dengan itikad tidak baik dan melalaikan

kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu selain

harus menyetor pajak terutang dengan tidak diperkenankan

memperhitungkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak juga

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen)

dari Dasar Pengenaan Pajak yang timbul sebelum Pengusaha

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Di samping itu

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

ditetapkan bahwa Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha

Kena Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha

Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan

pajak yang tidak semestinya, dan oleh karena itu terhadapnya

dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Demikian pula terhadap

Pengusaha Kena Pajak yang wajib membuat Faktur Pajak tetapi tidak

melaksanakan, tidak selengkapnya mengisi Faktur Pajak, atau

membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu, dikenakan sanksi

Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah atau

telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya

sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih

Bayar, atau pajak yang terutang dalam suatu Surat Ketetapan Pajak

Nihil ditetapkan lebih rendah, Direktur Jenderal Pajak berwenang

untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya

pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan koreksi

atas ketetapan pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila telah pernah diterbitkan

ketetapan pajak. Dengan perkataan lain Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum

didahului dengan penerbitan ketetapan pajak. Penerbitan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat

adanya data baru (novum) dan atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang

dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Sejalan dengan itu maka

setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan sebagai akibat

telah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17B, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan

hanya dalam hal ditemukan data baru dan atau data yang semula

belum terungkap. Dalam hal masih ditemukan lagi data yang semula

belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan, dan atau data baru yang diketahui

kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, Surat Ketetapan Pajak

Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan

mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung

besarnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak belum

diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat

Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan

perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Sedangkan

yang dimaksud dengan data yang semula belum terungkap adalah

data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang diperlukan

a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat

Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan

b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib

Pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan

keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga

tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar

Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan dalam Surat

Pemberitahuan atau mengungkapkan pada waktu pemeriksaan, akan

tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan

cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin

menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar

sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang

seharusnya, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang

1. Dalam Surat Pemberitahuan dan atau laporan keuangan

tertulis adanya biaya iklan Rp. 10.000.000,00 sedangkan

sesungguhnya biaya tersebut terdiri dari Rp. 5.000.000,00

biaya iklan di media masa dan Rp. 5.000.000,00 sisanya

Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak

mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak

melakukan koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan

atau hadiah, sehingga pajak yang terutang tidak dapat

dihitung secara benar, maka data mengenai pengeluaran

berupa sumbangan atau hadiah tersebut adalah tergolong

2. Dalam Surat Pemberitahuan dan atau laporan keuangan

disebutkan pengelompokan harta tetap yang disusutkan

tanpa disertai dengan perincian harta pada setiap kelompok

yang dimaksud, demikian pula pada saat pemeriksaan untuk

penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan

perincian tersebut, sehingga fiskus tidak dapat meneliti

Dalam pengelompokan tersebut sesungguhnya terdapat

kesalahan, misalnya harta yang seharusnya termasuk dalam

kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3

Oleh karena pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak

mengungkapkan perincian yang dimaksud maka tidak

dilakukan koreksi atas kesalahan pengelompokan harta

tersebut, dan sebagai akibatnya pajak yang terutang tidak

dapat dihitung secara benar. Apabila kemudian diketahui

adanya kesalahan, maka data pengelompokan harta tersebut

3. Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah

barang dari Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian

tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual diterbitkan

Faktur Pajak. Barang-barang tersebut sebagian digunakan

untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan

kegiatan usahanya dan sebagian yang lain tidak mempunyai

hubungan langsung. Seluruh Faktur Pajak tersebut dikreditkan

Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena Pajak

tidak mengungkapkan perincian penggunaan barang tersebut

dengan benar sehingga tidak dilakukan koreksi atas

pengkreditan Pajak Masukan tersebut, dan sebagai akibatnya

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak dapat dihitung

secara benar, maka apabila kemudian diketahui adanya data

atau keterangan tentang kesalahan mengkreditkan Pajak

Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan

kegiatan usaha dimaksud, data atau keterangan tersebut

Dalam hal setelah diterbitkan ketetapan pajak ternyata masih

ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap yang

belum diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, maka atas

pajak yang kurang dibayar ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan ditambah sanksi administrasi berupa

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang kurang

Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di

bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan, ditambah sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan

persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, meskipun

jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana ditentukan dalam ayat (1)

Pembetulan ketetapan pajak menurut ayat ini dilaksanakan dalam

rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, sehingga apabila

terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam

suatu ketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat

kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan

Apabila kesalahan atau kekeliruan ditemukan baik oleh fiskus atau

berdasarkan permohonan Wajib Pajak maka kesalahan atau

kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang dapat dibetulkan karena

- surat ketetapan pajak, antara lain Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat

- Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

- Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan

Ruang lingkup pembetulan yang diatur dalam ayat ini terbatas pada

a. Kesalahan tulis, yaitu antara lain kesalahan yang dapat

berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor

surat ketetapan pajak, Jenis Pajak, Masa atau Tahun Pajak,

b. Kesalahan hitung yaitu kesalahan yang berasal dari

penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan

c. Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan

dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase

Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan

sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak,

kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun

Pengertian membetulkan dalam ayat ini dapat berarti menambah atau

mengurangkan atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan

Apabila masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau

undangan perpajakan dalam Surat Keputusan Pembetulan tersebut,

Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada

Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat

Guna memberikan kepastian hukum, terhadap permohonan

pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diputuskan dalam

Dalam hal batas waktu 12 (dua belas) bulan terlewati dan Direktur

Jenderal Pajak belum memberikan keputusannya, permohonan Wajib

Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Direktur

Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai

dengan permohonan Wajib Pajak. Atas hal-hal yang dianggap

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17C harus diterbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12

(dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap,

dalam arti bahwa Surat Pemberitahuan telah diisi lengkap

Untuk kegiatan tertentu yaitu ekspor dan penyerahan Barang Kena

Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan

Nilai, jangka waktu tersebut dapat dipersingkat dengan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak. Permohonan dapat disampaikan dengan cara

mengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan atau dengan surat

Surat ketetapan pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat

Dengan batas waktu tersebut dalam ayat (1) dimaksudkan untuk

memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Wajib Pajak

atau Pengusaha Kena Pajak, sehingga bila batas waktu tersebut

dilewati dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu

keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan. Selain

itu, batas waktu tersebut dimaksudkan pula untuk kepentingan tertib

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak terlambat menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar, maka kepada Wajib Pajak diberikan

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak

berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

sampai dengan saat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan,

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu setelah dilakukan

penelitian harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian

sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat

Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6). Permohonan dapat

disampaikan dengan cara mengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan

1. Kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi penyampaian Surat

2. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dengan

3. Penghitungan jumlah peredaran usaha dan pajaknya mudah

diketahui karena berkaitan dengan aturan Pemerintah lainnya,

seperti peredaran usaha dan Pajak Pertambahan Nilai atas

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak dalam

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah melakukan pemeriksaan

terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh pengembalian

pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Surat ketetapan

pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,

atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak

Untuk mendorong Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang

terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku, maka apabila dari hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan

Untuk jelasnya cara penghitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar dan pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut

- Wajib Pajak telah memperoleh pengembalian

pendahuluan kelebihan pajak sebesar

a. Pajak Penghasilan yang terutang

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai

- Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh

pengembalian pendahuluan

- Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah,

merupakan sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk

Ayat ini mengatur pengenaan bunga penagihan atas jumlah yang

masih harus dibayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan

jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang

tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau

terlambat dibayar. Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut

Pajak terutang atau ditagih (dianggap tidak ada jumlah pajak

yang dikreditkan) Rp100.000,00. Surat ketetapan pajak

diterbitkan tanggal 10 Oktober 2002. Harus dilunasi paling

lambat tanggal 9 November 2002, tetapi baru dibayar

sejumlah Rp 60.000,00 pada tanggal 1 November 2002.

Sampai pada tanggal batas waktu pembayaran terakhir

(9 November 2002) sisa tagihan tidak dibayar lagi oleh Wajib

Pada tanggal 18 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan

Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak dengan penghitungan

Bunga dihitung satu bulan =

Dibayar penuh tetapi terlambat, misalnya dibayar tanggal

20 November 2002. Tanggal 25 November 2002 diterbitkan

Bunga terutang dalam Surat Tagihan Pajak dihitung satu

Dibayar sejumlah Rp60.000,00 pada tanggal 20 November

Bunga terutang dihitung satu bulan = 1 x 2% x Rp100.000,00

Dalam hal jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar

sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai

dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak

memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilakukan

dengan Surat Paksa. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut

Yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah

tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak

kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo

pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis

Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen

yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang

Setelah utang pajak dilunasi baru diselesaikan pembayaran kepada

Maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada

Pemerintah untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditur lain

atas hasil pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak di muka

Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi

Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 10 (sepuluh) tahun

a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Teguran dan

menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang

tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan

tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu

daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian

b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan

- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran dan

penundaan pembayaran utang pajak sebelum

tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti

itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran

- Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan

keberatan. Dalam hal seperti itu daluwarsa

penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan

- Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian

utang pajaknya. Dalam hal seperti itu daluwarsa

penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran

c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan

terhadap Wajib Pajak karena melakukan tindak pidana di

bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti

itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan

Menteri Keuangan akan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan

besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi antara lain

karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta

warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya,

Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak

untuk melakukan penagihan telah daluwarsa. Melalui cara ini akan dapat

diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak,

dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya,

maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari

undang perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau

Perkataan "suatu" pada ayat ini dimaksudkan bahwa satu keberatan

harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak,

Pajak Penghasilan Tahun Pajak 1995 dan Tahun Pajak 1996

keberatannya harus diajukan masing-masing dalam satu surat

keberatan tersendiri. Untuk dua tahun pajak tersebut harus diajukan

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3

(tiga) bulan sejak diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), dengan maksud agar supaya Wajib Pajak

mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat

Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak

dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan

Wajib Pajak (force mayeur), maka tenggang waktu selama 3 (tiga)

bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh

Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pejabat Direktorat

Jenderal Pajak atau oleh Kantor Pos berfungsi sebagai tanda terima

surat keberatan apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai

surat keberatan. Dengan demikian batas waktu penyelesaian

Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat sebagai surat

keberatan dan Wajib Pajak memperbaikinya, maka batas waktu

penyelesaian keberatan dihitung sejak diterimanya surat berikutnya

Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan-alasan

yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar-dasar

pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah

ditetapkan, sebaliknya Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk

Untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan pembayaran

pajak melalui pengajuan surat keberatan, maka pengajuan keberatan

tidak menghalangi tindakan penagihan sampai dengan pelaksanaan

Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak

dengan dalih mengajukan keberatan, untuk tidak melakukan

kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan, sehingga dapat

Imbalan bunga hanya diberikan berkenaan dengan Keputusan

Keberatan atau Putusan Banding yang menyangkut Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih Surat

Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4)

dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan diterbitkannya Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan, yang memperoleh pengurangan atau penghapusan

Pengurangan atau penghapusan dimaksud merupakan akibat dari

adanya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atas Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan tersebut, yang menerima sebagian atau seluruh

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode

pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah

penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan

biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya

diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan

Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan

penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian

pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode

lainnya yang dipakai di bidang usaha tertentu seperti Build Operate

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan

Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan,

bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu,

serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah

Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi

atau perusahaan jasa misalnya transportasi, hiburan, restoran, yang

tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan

pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni,

penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat

diterimanya pembayaran dari langganan, dan biaya-biaya ditetapkan

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan

penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu

besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan

mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu

untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas

1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus

meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang

bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus

2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak

yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari

penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan

3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas

Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan

Pada dasarnya metode-metode pembukuan yang dianut harus taat

asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya

dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya

(metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, metode

penilaian persediaan dan sebagainya. Namun demikian, perubahan

metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah

mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan

metode pembukuan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak

sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan

menyampaikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima serta

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan

dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari

kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode

pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri. Misalnya

dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan

Wajib Pajak dalam tahun 2002 menggunakan metode penyusutan

garis lurus atau straight line method. Dalam tahun 2003 Wajib Pajak

bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan

menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau declining

Untuk keperluan tersebut, Wajib Pajak harus minta persetujuan

terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan sebelum

dimulainya tahun buku 2003 dengan menyebutkan alasan-alasan

dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari

Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya

jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak, oleh karena itu

perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Direktur

Tahun Pajak adalah sama dengan tahun takwim (tahun kalender)

kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama

Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama

dengan tahun takwim, maka penyebutan Tahun Pajak yang

bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6

a. Pembukuan 1 Juli 2002 sampai dengan 30 Juni 2003, tahun

b. Pembukuan 1 Oktober 2002 sampai dengan 30 September

Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 26.

Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar dari pembukuan

Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak

lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga

jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai

ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan

Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam

Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah Pajak Masukan

Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara

atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan

Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan

Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan

usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan

bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka

yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan

pekerjaan bebas pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto,

pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak

Di samping itu pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil

pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau

pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia,

dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan

mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau

pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera

disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku,

catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang

b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di

tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup

pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun

Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk

terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan

kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat

Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan

kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau

a. menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan

dalam pemeriksaan pada umumnya, yang dinamakan

b. menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan

kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup

pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan,

Selain itu, Pemeriksaan Sederhana dapat juga dilakukan untuk tujuan

- menetapkan satu atau lebih tempat terutang Pajak

- mengukuhkan atau mencabut Pengukuhan Pengusaha Kena

- memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan

Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas

identitasnya, oleh karena itu harus memiliki tanda pengenal

pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta

memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas

pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan

Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang

cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam

menjalankan tugasnya petugas pemeriksa harus bekerja dengan

jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif

Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada

bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan

Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan

Wajib Pajak yang diperiksa dalam rangka pengujian tingkat kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakannya atau untuk tujuan lain

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperlihatkan dan

meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan

keterangan-keterangan lain yang diperlukan yang berkaitan dengan

Bilamana buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang

diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak dengan dalih untuk

menghindarkan diri, berdasarkan ayat ini petugas pemeriksa

diperbolehkan untuk memasuki tempat atau ruangan yang menurut

dugaan petugas digunakan sebagai tempat penyimpanan buku-buku,

Untuk mencegah adanya dalih terikat pada kerahasiaan sehingga

pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain

yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak maka ayat ini

Dalam Undang-undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap

badan, badan dalam pembubaran, warisan yang belum dibagi, dan

anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam

pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang

menjadi wakil atau kuasanya, oleh karena mereka tidak dapat atau

Ayat ini menegaskan bahwa wakil dari Wajib Pajak yang diatur dalam

Undang-undang ini bertanggungjawab secara pribadi atau secara

Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak

apabila wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan

bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan

tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atau

Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak

untuk minta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan

sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya membantu melaksanakan

Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan materiil

serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam peraturan

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan

kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka

menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang

menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek,

dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya

dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun

akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan

dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima

jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau

konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng

atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak

yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau

pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat

menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan

tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan

a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang

c. dokumen dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang

d. dokumen dan atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan sebagainya

yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu

pelaksanaan undang-undang perpajakan, adalah sama dengan

petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain lembaga negara atau

instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan di

bidang keuangan negara. Dalam pengertian keterangan yang dapat

diberitahukan, antara lain identitas Wajib Pajak dan informasi yang

Untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan,

penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan

instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau

tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak

Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus

dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama

pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan

keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang

Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam

Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam

perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah

perpajakan, demi kepentingan peradilan Menteri Keuangan

memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada

pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Maksud dari ayat ini adalah merupakan pembatasan dan penegasan,

bahwa keterangan perpajakan yang diminta tersebut adalah hanya

mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau

peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas

Dapat saja terjadi dalam praktek, bahwa sanksi administrasi yang

dikenakan kepada Wajib Pajak, karena ketidaktelitian petugas pajak

dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak

memahami peraturan perpajakan. Dalam hal yang demikian, sanksi

administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah

ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal

Demikian juga Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya, dan

berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan

Ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak

pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal

(memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan

meningkatkan kemampuan petugas pajak maka terhadap petugas pajak yang

menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang

perpajakan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian negara, dikenakan

ubah. Karena itu undang-undang memberikan wewenang kepada Pemerintah

apabila diperlukan dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk

mengubah dan menyesuaikan besarnya imbalan bunga dan sanksi

administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, sesuai dengan keadaan

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak,

sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi

administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan,

dikenakan sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud

dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran

Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan

Kealpaan yang dimaksud dalam Pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak

hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang

dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang berat mengingat

Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang

perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana

di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya

menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan,

dikenakan pidana lebih berat, ialah dilipatkan 2 (dua) dari ancaman

Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak Nomor Pokok Wajib

Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau penyampaian

Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap

dalam rangka mengajukan permohonan restitusi pajak dan atau

kompensasi pajak yang tidak benar, sangat merugikan negara. Oleh

karena itu percobaan melakukan tindak pidana tersebut merupakan

Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan

diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam

memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka

pelaksanaan undang-undang perpajakan, maka perlu adanya sanksi

pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan

Pengungkapan kerahasiaan menurut ayat ini adalah dilakukan karena

kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan,

sehingga kewajiban untuk merahasiakan, keterangan atau bukti-bukti

yang ada pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh undang-undang

perpajakan dilanggar. Atas kealpaan tersebut dihukum dengan

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang

dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang lebih berat

dibanding dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena

kealpaan, agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk

Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah

menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib

Agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana

diatur dalam Pasal 35 maka perlu adanya sanksi bagi pihak ketiga yang

Seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan misalnya menghalangi

Penyidik melakukan penggeledahan, menyembunyikan bahan bukti dan

Penyidik di bidang perpajakan adalah pejabat pegawai negeri tertentu

di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh pejabat

undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam

Dalam rangka memberikan kepastian kepada Wajib Pajak maka mengenai

hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan untuk tahun pajak

2000 dan sebelumnya tetap diberlakukan Undang-undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah