Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perbedaan antara revisi

|notes = [http://www.menegpp.go.id/menegpp.php?cat=list&id=rancangan KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN ]

}}

 

<center>

…

TENTANG

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

a.

huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-undang tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

 

�

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK

 

BAB

I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal

 

 

1.

�

seseorang oleh pihak lain dengan secara sewenang-wenang untuk mendapatkan

 

7.

mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

BAB II

 

Pasal

 

Penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang berasaskan pada

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan

 

a. penghormatan dan pengakuan hak dan martabat manusia;

e. perlindungan; dan

f. perlakuan yang adil.

 

(1) Penyelenggaraan pemberantasan perdagangan orang bertujuan mencegah dan

(2) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

upaya kerja sama, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

 

 

 

�

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin

 

 

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah

melaksanakan pencegahan, dan dapat mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan

pencegahan tersebut.

 

(1) Untuk melaksanakan pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang,

fungsi gugus tugas diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB IV

 

Pasal

 

(1) Untuk melindungi korban dan saksi, pada setiap tingkat kabupaten/kota dapat

cara pemeriksaan korban dan saksi diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

 

Dalam hal korban dan saksi beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang

membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, negara wajib memberikan perlindungan,

 

 

�

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

(1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana perdagangan orang berhak

(2) Kompensasi dapat diberikan oleh negara dan sekaligus dicantumkan dalam amar

putusan pengadilan.

 

(1) Dalam hal kompensasi belum dapat dipenuhi, baik sebagian atau seluruhnya,

(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan

pengadilan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 

(1) Setiap korban berhak memperoleh rehabilitasi sosial dan/atau rehabilitasi

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dan dicantumkan

sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

 

(1) Negara, yang dilaksanakan oleh pemerintah, wajib memberikan kompensasi

bantuan sementara untuk memulihkan kesehatan korban.

�

 

(1) Pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi dilaporkan oleh

ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan

pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

 

(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi

kewajiban memberikan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada korban atau

ahli warisnya.

 

(1) Dalam hal korban berada di luar negeri yang memerlukan perlindungan hukum

(3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pelaksanaan kompensasi,

 

BAB

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN

DI SIDANG PENGADILAN

 

�

 

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak

pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang

 

 

Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya penyidikan,

penyidik dapat menggunakan alat bukti selain yang ditentukan dalam Undang-undang

 

 

Alat bukti permulaan dan pemeriksaan perkara tindak pidana perdagangan orang

 

a. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau

3. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat

dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

 

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan

atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

 

(1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat,

�

 

(2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain

jika kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia berada di luar sidang

pengadilan.

 

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras

melakukan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan bukti permulaan yang

cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 20 untuk paling lama 2 x 24 (dua

 

 

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang

Bagian Kesatu

Kerja Sama

 

Pasal 25

 

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana

sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

 

Menteri melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk mencegah dan

menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melaksanakan koordinasi untuk

 

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

 

(1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan tindak pidana

tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana

perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib.

 

Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, masyarakat

 

 

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan secara

bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

 

BAB VII

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

 

Pasal 30

 

�

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau

pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling

 

 

Dipidana, karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara

denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja

 

a. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau

b. dibawa ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.

 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke luar

lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00

(enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta

 

 

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 31

mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup.

 

Setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan dokumen negara

 

�

2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit

Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00

 

 

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang

untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan

terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama

 

 

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan kemudahan terhadap pelaku tindak

 

a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya

c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

 

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan,

kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan

orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud

 

 

Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, melakukan permufakatan

jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan

orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud

 

 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5

dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya

untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam

 

�

 

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan, memanfaatkan dan menikmati hasil

 

a. melakukan dan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan

b. mengambil keuntungan dari hasil perdagangan orang.

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

 

(1) Dalam hal perdagangan orang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi,

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi

tersebut diwakili oleh pengurus.

 

(1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk

(3) Korporasi yang terlibat perdagangan orang dapat dibekukan atau dicabut izinnya

dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

 

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang

terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok

yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud

 

 

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau

pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan

dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

 

�

 

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara

langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana

 

 

Ketentuan tentang pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak berlaku dalam

 

 

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

 

 

Seluruh hasil kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana perdagangan orang disita

 

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 49

 

Pada saat Undang-undang ini berlaku, perkara tindak pidana perdagangan orang yang

masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan

 

BAB IX

 

Pasal 50

 

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undangundang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara

Undang-undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan

Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap

 

�

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080) dinyatakan

 

 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini

 

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

 

 

�

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN……NOMOR ……

 

RANCANGAN

ATAS

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN

 

I. UMUM

negara-negara yang sedang berkembang, telah menjadi perhatian masyarakat

internasional dan organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa

 

Perdagangan orang pada masa sekarang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan

tersebut merupakan Undang-undang payung (umbrella act) bagi seluruh peraturan

perundang-undangan yang substansinya mengatur mengenai perlindungan hak asasi

 

�

dapat diterapkan secara langsung sehingga perlu suatu undang-undang pelaksanaan

yang mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan

 

Pada dasarnya tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat

ancaman pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana. Di samping itu, diperlukan

pula pengaturan secara khusus mengenai penyidikan, yang menyimpang dari

 

Dengan demikian, Undang-undang ini dibentuk untuk mencegah, menanggulangi

pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perlu segera dibentuk

 

II. PASAL DEMI PASAL

manusia dalam menegakkan undang-undang ini, misalnya : pelatihan peningkatan

profesionalisme bagi aparat penegak hukum.

 

Gugus tugas dalam ketentuan ini merupakan task force untuk mencegah terjadinya

Ayat (3)

Cukup jelas.

 

Pasal

Pasal 12

Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah pemulihan dalam kondisi semula

 

�

Pasal 19

Cukup jelas.

 

Pasal 20

Pasal 27

Cukup jelas.

 

�

Pasal 34

Dokumen negara dalam ketentuan ini adalah paspor, kartu tanda penduduk, kartu

Dokumen lain dalam ketentuan ini adalah surat perjanjian kerja bersama, surat

permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi dan dokumen yang terkait.

Pasal 40

Cukup jelas.

 

�

Pasal 51

Cukup jelas.

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .

 

�

 

</center>

[[Kategori:Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia]]