Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/2000: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k prev/next |
k tambah |
||
Baris 7:
|notes =
}}
* '''[[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000|Nomor 1]]''': Pengesahan ''ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Form Of Child Labour'' (Konvensi Ilo No.182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
* '''[[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000|Nomor 2]]''': Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000
* '''[[Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000|Nomor 3]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999]] Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
* '''[[Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000|Nomor 4]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999]] Tentang Pemilihan Umum
* '''[[Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000|Nomor 5]]''': Perubahan
* '''[[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000|Nomor 6]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
* '''[[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000|Nomor 7]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontan
* '''[[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000|Nomor 8]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeuleu.
* '''[[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000|Nomor 9]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
* '''[[Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000|Nomor 10]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.
* '''[[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000|Nomor 11]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
* '''[[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000|Nomor 12]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.
* '''[[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000|Nomor 13]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
* '''[[Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000|Nomor 14]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 54 Tabun 1999]] Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
* '''[[Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000|Nomor 15]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Kabupaten Landak.
* '''[[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000|Nomor 16]]''': Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983]] Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
* '''[[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000|Nomor 17]]''': Perubahan Ketiga Atas [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983]] Tentang Pajak Penghasilan.
* '''[[Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000|Nomor 18]]''': Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983]] Tentang Pajak Pertambahan Nifai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
* '''[[Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000|Nomor 19]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997]] Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
* '''[[Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000|Nomor 20]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997]] Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
* '''[[Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000|Nomor 21]]''': Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
* '''[[Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000|Nomor 22]]''': Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999
* '''[[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000|Nomor 23]]''': Pembentukan Propinsi Banten.
* '''[[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000|Nomor 24]]''': Perjanjian International.
* '''[[Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000|Nomor 25]]''': Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) Tahun 2000 - 2004.
* '''[[Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000|Nomor 26]]''': Pengadilan Hak Asasi Manusia
* '''[[Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000|Nomor 27]]''': Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
* '''[[Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000|Nomor 28]]''': Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998]] Tentang Perubahan Berlakunya [[Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997]] Tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang.
* '''[[Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000|Nomor 29]]''': Perlindungan Varietas Tanaman
* '''[[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000|Nomor 30]]''': Rahasia Dagang
* '''[[Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000|Nomor 31]]''': Desain Industri
* '''[[Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000|Nomor 32]]''': Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
* '''[[Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000|Nomor 33]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000]] Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000.
* '''[[Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000|Nomor 34]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997]] Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
* '''[[Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000|Nomor 35]]''': Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
* '''[[Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000|Nomor 36]]''': Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.
* '''[[Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000|Nomor 37]]''': Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.
* '''[[Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000|Nomor 38]]''': Pembentukan Propinsi Gorontalo
| |||