Halaman:Amandemen IV UUD 1945.djvu/3: Perbedaan antara revisi

:dan independensinya diatur dengan undang-undang.

{{c|'''Pasal 24'''}}

:(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

{{PUU-bab|XIII|PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN}}

{{c|'''Pasal 31'''}}

:(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

:(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

:(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

:(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

:(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

{{c|'''Pasal 32'''}}

:(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan mesyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.

:(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

{{PUU-bab|XIV|PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL}}

{{c|'''Pasal 33'''}}

:(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

:(5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

{{c|'''Pasal 34'''}}