Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k uu |
k wkf |
||
Baris 666:
UMUM
Berdasarkan [[Undang-Undang Dasar 1945]] yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan
kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain,
harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
| |||