Portal:Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia: Perbedaan revisi

Dasar Hukum Perppu dan UU Darurat (Sumber: Kajian Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM (2010) ditambah isi Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011)
 
;[[UUD 1945 ]]
<blockquote>
Pasal 22
</blockquote>
 
Belum ada ketentuan hukum positif yang mengatur hierarki/tata urutan peraturan perundang-undangan. Namun, masa di bawah UUD 1945 pada periode 17 Agustus 1945-27 Desember 1949 jenis Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah :
Konstitusi RIS 1949
# UUD 1945;
# UU/Perppu;
# Peraturan Pemerintah; dan
# Peraturan yang berasal dari Zaman Hindia Belanda berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
 
Di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat banyak produk hukum yang diberlakukan, yakni : Penetapan Presiden; Peraturan Presiden; Penetapan Pemerintah; Maklumat Pemerintah; Maklumat Presiden; Pengumuman Pemerintah.
 
;[[Konstitusi RIS 1949 ]]
 
<blockquote>
</blockquote>
 
Jenis Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada masa di bawah Konstitusi RIS adalah sebagai berikut :
UUD Sementara 1950
# Konstitusi RIS;
# UU (berdasarkan Pasal 127)/UU Darurat (berdasarkan Pasal 139);
# Peraturan Pemerintah (berdasarkan Pasal 141).
 
Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pada waktu itu RI Yogja yang merupakan Pemerintah Pusat mengeluarkan UU No.1 Tahun 1950 Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
 
Pasal 1 {{uu|1|1950}} menentukan Jenis Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah :
# UU dan Perppu;
# Peraturan Pemerintah;
# Peraturan Menteri.
 
Kemudian, dalam Pasal 2 ditentukan bahwa tingkat kekuatan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannya pada Pasal 1. Namun, aturan ini hanya berlaku di wilayah RI Yogja sebagai Pemerintah Pusat
 
;[[UUD Sementara 1950 ]]
 
<blockquote>
</blockquote>
 
Pada masa di bawah UUD Sementara Tahun 1950 juga tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hierarki Peraturan Perundang-undangan.
Kembali ke UUD 1945 hingga amandemen
 
Dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Negara, jenis Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu adalah :
# UUDS 1950;
# UU/UU Darurat; dan
# Peraturan Pemerintah.
 
Selain ketiga jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Negara masih terdapat beberapa produk hukum yang berlaku yakni : Peraturan Menteri; Keputusan Menteri; dan Peraturan Tingkat Daerah
 
;Kembali ke UUD 1945 hinggapasca amandemenDekrit Presiden
 
<blockquote>
*(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
*(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPRdalam persidangan yang berikut
*(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut
</blockquote>
 
Dengan dinyatakan berlakunya kembali UUD 1945 maka jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pada awal berlakunya UUD 1945. Namun, kemudian berdasarkan Surat Presiden kepada Ketua DPR-GR tanggal 20 Agustus 1959 Nomor 2262/HK/59 tentang Bentuk Peraturan Negara, mengenai jenis Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ditentukan sebagai berikut:
# Undang-Undang;
# Peraturan Pemerintah;
# Perppu.
 
Di samping itu, Pemerintah masih mengeluarkan berbagai bentuk Peraturan Negara lainnya, antara lain Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. Terdapat pula jenis peraturan, seperti Ketetapan (TAP) MPRS dan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
 
Dalam rangka memberikan ketertiban mengenai sumber tertib hukum, pada tahun 1966, MPRS menetapkan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundangan RI, yang terdiri atas :
# UUD RI 1945 ;
# Tap MPR;
# UU/Perppu;
# Peraturan Pemerintah;
# Keputusan Presiden,
# Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya.
 
Selain itu, dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan digunakan juga produk hukum yang lain yakni Pengumuman Pemerintah. Contoh : Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Februari 1969 tentang Landas Kontinen yang kemudian ditingkatkan menjadi UU.
 
;Setelah amandemen UUD 1945
 
<blockquote>
Pasal 22 ayat (3) UUD 1945 ini diuraikan lagi secara spesifik dalam Pasal 52 ayat (6) dan (7) UU No.12 Tahun 2011 :
*(6) Dalam hal Peraturan Perppu harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan UU tentang Pencabutan Perppu.
*(7) Rancangan UU tentang Pencabutan Perppu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Perppu.
</blockquote>
 
Tap MPR Nomor III/MPR/2000 menggantikan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Pasal 2 Tap MPR Nomor III/MPR/2000 menentukan bahwa Tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah :
# UUD 1945;
# Tap MPR;
# UU;
# Perppu;
# Peraturan Pemerintah;
# Keputusan Presiden;
# Peraturan daerah.
 
TAP Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tidak berlaku lagi dengan terbitnya {{uu|10|2004}} tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana mengatur hierarki peraturan perudang-undangan :
# UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
# UU/Perppu;
# Peraturan Pemerintah;
# Peraturan Presiden;
# Peraturan Daerah.
 
Hierarki peraturan perundang-undangan terakhir diatur dalam {{uu|12|2011}} tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :
# UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
# Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
# UU/Perppu:
# Peraturan Pemerintah;
# Peraturan Presiden;
# Peraturan Daerah Provinsi;
# Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 
==Lihat pula==
3.348

suntingan