Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007: Perbedaan antara revisi

:a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

:b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

:c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

:d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;

:e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

:f. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;

:g. menetapkan peserta Pemilu;

:h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

:i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;

:j. menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;

:k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

:l. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;

:m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;

:n. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;

:o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;

:p. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

:q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;

:r. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

:s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

:t. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

:a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

:b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

:c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

:d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;

:e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

:f. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;

:g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;

:h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

:i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;

:j. menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;

:k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;

:l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;

:m. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;

:n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;

:o. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

:p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;

:q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

:r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

:s. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

:a. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

:b. mengoordinasikan dan memantau tahapan;

:c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu;

:d. menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

:e. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

:f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

:a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;

:b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;

:c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

:d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

:e. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;

:f. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

:g. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;

:h. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat; dan

:i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.