Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Hidayatsrf (bicara | kontrib) |
Merapikan |
||
Baris 1:
{{Perpu|2|2009}}
{{IDPerpuChapHead
<center>PERATURAN PEMERINTAH<br>PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA<br>NOMOR 2 TAHUN 2009<br>TENTANG<br>PERUBAHAN ATAS [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008|UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008]]<br>TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI▼
|2
|2009
|PERUBAHAN ATAS [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008|UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008]]<br>TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI}}
{{PUU-konsideran|ket=Menimbang|n=a
|bahwa dengan adanya kewajiban bagi setiap jemaah haji Indonesia untuk menggunakan paspor biasa mulai tahun 1430 Hijriyah, diperlukan upaya untuk menjamin agar penyelenggaraan ibadah haji dapat dilaksanakan;
|bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji perlu melakukan perubahan ketentuan mengenai paspor haji bagi jemaah haji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
|bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;}}
{{PUU-konsideran|ket=Mengingat|n=1
|Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992|Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992]] tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008|Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008]] tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);}}
{{c|'''MEMUTUSKAN:'''}}
{{PUU-konsideran|ket=Menetapkan
1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dihapus.▼
▲
{{PUU-pasal|pasal=I
|Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), diubah sebagai berikut:
{{PUU-nomor|n=1
|Ketentuan Pasal 7 huruf d diubah, sehingga Pasal 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
{{PUU-pasal|pasal=7
|Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:
{{PUU-nomor|n=a
|pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
|pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
|perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
|penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan
|pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.}}}}
|Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
{{PUU-pasal|pasal=32
|Setiap Warga Negara Indonesia yang menunaikan Ibadah Haji menggunakan paspor biasa yang dikeluarkan oleh menteri yang membidangi urusan keimigrasian.}}
|Ketentuan Pasal 40 huruf a diubah, sehingga Pasal 40 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
{{PUU-pasal|pasal=40
|Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
{{PUU-nomor|n=a
|menerima pendaftaran dan melayani jemaah haji khusus yang telah terdaftar sebagai jemaah haji;
|memberikan bimbingan ibadah haji;
|memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus; dan
|memberangkatkan, memulangkan, melayani jemaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah haji.}}}}}}}}
{{PUU-pasal|pasal=II
|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.}}
{{PUU-pasal|Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.}}
{{UU/TTD-1
|di=tetapkan
|kota=Jakarta
|tanggal=17 Juli 2009
|jabatan=PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
|ttd=ya
|namagelar=DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO}}
{{UU/TTD-2
|di=undangkan
|kota=Jakarta
|tanggal=17 Juli 2009
|jabatan=MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA<br>REPUBLIK INDONESIA
|ttd=ya
|nama=ANDI MATTALATTA}}▼
{{UU/TTD-2
|di=salin
|jabatan=SEKRETARIAT NEGARA RI<br>Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan<br>Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat
|nama=Wisnu Setiawan}}
== Penjelasan ==
{{UU/PenjelasanHead
|ket=perppu
|2|2009
|PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008<br>TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI}}
{{UU/Penj|I.|UMUM}}
{{hii|2.1|2.1}}{{gap|2.1em}}Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional mengingat jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Di samping itu, Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi.
{{gap|2.1em}}Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi bahwa mulai tahun 1430 Hijriyah jemaah haji dari seluruh negara yang akan menunaikan ibadah haji harus menggunakan paspor biasa ''(ordinary passport'') yang berlaku secara internasional. Jemaah haji Indonesia yang selama ini menggunakan paspor haji, juga harus mengikuti kebijakan dimaksud.
▲ANDI MATTALATTA
{{gap|2.1em}}Dalam rangka memenuhi kebijakan penggunaan paspor biasa bagi jemaah haji, Pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya untuk menjamin agar Penyelenggaraan Ibadah Haji tetap dapat dilaksanakan.
▲LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 110.<br><HR SIZE=1>
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai paspor bagi jemaah haji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan mengubah ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 7, Pasal 32, dan Pasal 40 huruf a, yang terkait dengan penggunaan paspor haji.{{div end}}
{{UU/Penj|II.|PASAL DEMI PASAL}}
{{hii|2.1|2.1}}{{gap|2.1em}}Pasal I
::Cukup jelas.
{{gap|2.1em}}Pasal II
::Cukup jelas.{{div end}}
| |||