Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000: Perbedaan antara revisi

{{UU|16|2000}}

 

TENTANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap [[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994]];

 

 

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;