Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/1985: Perbedaan antara revisi

|previous =[[Undang-Undang Republik Indonesia/ tahun 1984|1984]]

|next =[[Undang-Undang Republik Indonesia/ tahun 1986|1986]]

* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985|Nomor 1]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969|Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969]] Tentang Pemilihan Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1975|Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975]] Dan [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1980|Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980]].

* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985|Nomor 2]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969|Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969]] Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975|Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975]].

* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1985|Nomor 3]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975|Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975]] Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya.

* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1985|Nomor 4]]''': Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986.

* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985|Nomor 5]]''': Referendum.

* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1985|Nomor 6]]''': Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982.

* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985|Nomor 7]]''': Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985.

* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985|Nomor 8]]''': Organisasi Kemasyarakatan.

* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985|Nomor 9]]''': Perikanan.

* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1985|Nomor 10]]''': Pencabutan [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1970|Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970]] Tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang.

* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1985|Nomor 11]]''': Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (Iternational Telecommunication Convention Nairobi, 1982.

* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985|Nomor 12]]''': Pajak Bumi Dan Bangunan.

* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985|Nomor 13]]''': Bea Meterai.

* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985|Nomor 14]]''': Mahkamah Agung.

* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985|Nomor 15]]''': Ketenagalistrikan.

* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985|Nomor 16]]''': Rumah Susun.

* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985|Nomor 17]]''': Pengesahan ''United Nations Convention On The Law Of The Sea'' (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut.