Pengguna:Mnafisalmukhdi1/Pekerjaan

• CONTRACT MET DEN SULTAN VAN BANDJERMASIN
• AMPLIATIE EN VERKLARING OP HET CONTRACT MET DEN SULTAN VAN BANDJARMASIN
• Proklamasi Kalimantan
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946: Peraturan Hukum Pidana.
• Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951: Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1961: Perguruan Tinggi.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974: Pokok-Pokok Pegawaian.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1989: Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992: Dana Pensiun.
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1993: Satwa dan Bunga Nasional.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994: Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997: Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works.
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997: Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999: Hak Asasi Manusia.
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999: Hari Film Nasional.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002: Pertahanan Negara.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002: Perlindungan Anak.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002: Penyiaran.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004: Wakaf.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004: Pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996 (traktat WIPO mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara, 1996).
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006: Kewarganegaraan Republik Indonesia.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007: Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008: Keterbukaan Informasi Publik.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009: Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009: Narkotika.
• Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2009: Pemeliharaan Kesenian Daerah.
• Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2009: Pemeliharaan Bahasa dan Sastra Daerah.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010: Cagar Budaya
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010: Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011: Transfer Dana
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011: Informasi Geospasial.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011: Mata Uang.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011: Bantuan Hukum.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012: Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012: Sistem Peradilan Pidana Anak.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013: Organisasi Kemasyarakatan.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013: Keantariksaan
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013: Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
• Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013: Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara.
• Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017: Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017: Banua dan Kearifan Lokal.
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018: Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018: Kekarantinaan Kesehatan.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019: Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi]]
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019: Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran.
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020: Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020: Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020: Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024.
• Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020: Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
• Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020: Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
• Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021: Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
• Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021‎: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022: Ibu Kota Negara
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022: Provinsi Kalimantan Selatan
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022: Provinsi Kalimantan Barat
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022: Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022: Pelindungan Data Pribadi
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

• Pedoman Perilaku Penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia
• Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia
• Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
• Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Organisasi Masyarakat
• Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Masyarakat Adat
• Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kelautan

• Nakoda Tenggang. Transklusi
• Sam Bin Tjoe Gie. Transklusi
• Seni Patung Batak dan Nias. Transklusi
• Wayang Cina-Jawa di Yogyakarta. Transklusi
• Tenun Tradisional Minangkabau. Transklusi
• Sultan Hasanudin Menentang VOC. Transklusi
• Kisah Tuanta Salamaka. Mengganti Transklusi dari OCR Dump kepada Indeks teruji baca.
• Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Bali. Transklusi.
• Sejarah Daerah Bengkulu. Transklusi.
• Langit Kelabu Di Atas Mekah. Transklusi.
• Adat Istiadat Daerah Sulawesi Utara. Transklusi.
• Permainan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan
• Garuda Perdamaian. Transklusi.
• Seri Pahlawan: Abdul Moeis. Transklusi.
• Pembalesan Kedji. Transklusi.
• Sitti Nurbaya. Membagi bab per sub halaman.
• Panduan berkontribusi konten di Wikimedia Commons
• Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021. Sedikit merapikan.

• Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Aparatur Sipil Negara. Beralih ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
• Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja. Beralih ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 dan berhenti di sana. Terlalu banyak untuk dikerjakan sendirian ditambah dengan pergantian.
• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beralih ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995: Pasar Modal. Berkas bermasalah.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berkas bermasalah.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007: Perseroan Terbatas. Berkas bermasalah.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014: Desa. Terlalu banyak untuk dikerjakan sendirian.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014: Pemerintahan Daerah. Terlalu banyak untuk dikerjakan sendirian.
• Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Terlalu banyak untuk dikerjakan sendirian.
• Indeks:JANGAN NGUTIP DARI WIKIPEDIA! Panduan buat kamu yang ingin tahu tentang ensiklopedi terbesar di dunia maya (2020).pdf. Tata letak membuat saya kesusahan sehingga menyerah.
• Kerikil Tadjam dan Jang Terampas dan Jang Putus (Indeks:Kerikil Tadjam Dan Jang Terampas Dan Jang Putus - Chairil Anwar.pdf). Mohon maaf namun saya menganggap buku ini terkutuk.
• Kamus Banjar-Indonesia, Abdul Djebar Hapip (1997). Terlalu banyak untuk dikerjakan sendirian.
• Kamus Bahasa Banjar Dialek Hulu-Indonesia, Balai Bahasa Kalimantan Selatan (2008). Terlalu banyak untuk dikerjakan sendirian.