AKI dengan berbagai alasan. Di tingkat nasional, angka kematian ibu di Indonesia mencapai posisi pertama di ASEAN, yakni sebesar 307 per 100.000 kelahiran pada tahun 2007. Padahal pemerintah pusat telah menargetkan penurunan AKI sebesar 125/100.000 kelahiran pada tahun 2010, sementara target MDG's menurunkan AKI hingga ¾ dari tahun 2000 (lihat Rachman 2007).
Persoalan mengenai tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu dikatakan memiliki kaitan dengan kesehatan, baik itu layanan kesehatan hingga kesehatan individual seorang perempuan yang sedang hamil, tapi benarkah masalah layanan kesehatan menjadi momok bagi tingginya AKB dan AKI di Indonesia, atau lebih khususnya di Madura?
Secara sangat gamblang dan jelas pemerintah RI melalui Departemen Kesehatan telah menerbitkan suatu keputusan yang penting mengenai standar pelayanan kesehatan, yakni dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, di mana hal ini meliputi pula pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dalam SK tersebut juga ditetapkan bahwa setiap Kabupaten/Kota diwajibkan memiliki empat buah puskesmas yang dilengkapi dengan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Kompresensif (PONEK) bagi rumah sakit rujukan (Rachman, 2007:44-45).
Meskipun pemerintah pusat telah secara tegas mewajibkan adanya standar pelayanan kesehatan, namun hal ini tidak akan berjalan tanpa adanya fasilitas kesehatan yang baik, setidaknya secara kuantitas. Di Madura sendiri, pada tahun 2003, terdapat empat Rumah Sakit Umum, 91 Puskesmas, 236 Puskesmas Pembantu, 93 Puskesmas Keliling, 3.854 Posyandu dan 581 Pondok Bersalin, namun hal ini rupanya tidak membantu
Angka Kematian Bayi dan Persoalan Kesehatan Ibu Hamil dalam Budaya Madura
6
