Sebagai pemimpin suatu partai jang mau mempunjai wakil-wakil dalam Dewan-dewan itu, Dr Soetomo termasuk golongan pemimpin jang berhaluan 'cooperation', mau kerdja-sama dengan Pemerintah Hindia-Belanda. Karena itu tidak mengherankan, kaum non-cooperator sering mengeluarkan kritik jang pedas-pedas terhadap sikap dan sepak terdjang partai jang dipimpin oleh Dr Soetomo (P.B.I. dan kemudian Parindra). Dasar buat segala tindakan politik jang diutamakan oleh Dr Soetomo ialah berfaedah atau tidaknja tindakan itu bagi rakjat. Mengenai putusan Parindra dalam bulan Juli 1937 tersebut diatas, jang menetapkan, bahwa partai akan mengizinkan anggotanja memasuki Dewan-dewan perwakilan rakjat, Dr Soetomo pernah memberikan keterangan sebagai berikut:
'Kita tahu, bahwa susunan Dewan-dewan sangat mengetjewakan, karena djumlah anggota bangsa Indonesia ― ditambah dengan anggota bangsa 'Timur Asing' ― kalah dengan djumlah anggota bangsa Belanda atau mereka jang memihak kepada Pemerintah. Lain daripada itu Gubernur Djenderal dapat pula membatalkan putusan Dewan-dewan, bahkan College Gedeputeerden Provinciale Raad berkuasa membatalkan putusan Dewan Kabupaten dan Dewan Kota-besar. Tetapi meskipun demikian, dalam memperdjoangkan kepentingan rakjat, kita harus memakai segala djalan jang mungkin membawa keuntungan bagi rakjat: Adanja wakil-wakil dalam Dewan-dewan itu memberi kesempatan kepada partai untuk memadjukan tuntutan-tuntutan dan pembelaan guna perbaikan nasib rakjat dan pentjapaian kemerdekaan. Suara partai itupun bukan sadja akan didengarkan oleh fihak Pemerintah, melainkan djuga oleh rakjat dengan perantaraan pers. Dengan begitu rakjat akan bertambah sadar dan insaf akan hak-haknja. Kita tidak dapat mengharapkan, bahwa hak-hak politik dan sjarat-sjarat lainnja untuk mentjapai kemuliaan Bangsa dan Nusa akan diberikan sebagai hadiah oleh fihak jang berkuasa. Kemuliaan Bangsa hanja dapat tertjapai
52
