BC430 IND 1-17-66⋅ Hari Hak-hak Azasi Manusia 1948/1958
Ketika Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa ditandatangani di San Francisco tigabelas tahun jang lalu, soal pemupukan dan perlindungan hak-hak azasi manusia, jang dahulu melulu dipandang sebagai urusan dari masing-masing negara, mendjadi suatu pertanggungan djawab internasional.
Salah satu dari tudjuan P.B.B. menurut pasal 1 dari Piagam, ialah memupuk dan menggiatkan penghormatan atas hak-hak azasi manusia dan kemerdekaan pokok untuk semua orang tanpa perbedaan golongan bangsa, djenis kelamin, bahasa atau agama.
Menurut Piagam P.B.B. tugas ini diberikan kepada tiga buah badan utama dari P.B.B. ialah Madjelis Umum dan, dibawah kekuasaan Madjelis : Dewan Ekonomi dan Sosial dan Dewan Perwalian. Madjelis itu akan memulai penjelidikan-penjelidikan dan mengemukakan andjuran-andjuran dengan maksud bantuan dalam pelaksanaan hak-hak azasi manusia dan kemerdekaan-kemerdekaan pokok bagi semua orang. Dewan Ekonomi dan Sosial mengemukakan andjuran-andjuran : dengan maksud memupuk penghormatan atas dan perhatian pada hak-hak azasi manusia dan kemerdekaankemerdekaan pokok bagi semua orang. Salah satu dari tudjuan dasar dari Dewan Perwalian ialah menggiatkan penghormatan atas hak-hak azasi manusia dan kemerdekaan-kemerdekaan pokok bagi semua orang tanpa perbedaan mengenai golongan bangsa, djenis kelamin, bahasa atau agama.
Komisi Hak-hak Azasi Manusia didirikan dalam tahun 1946 dan mulai dengan mengusahakan suatu rentjana undang-undang internasional tentang hak-hak azasi manusia. Dua tahun kemudian, atas andjuran Komisi itu, Madjelis Umum, tanpa ada suara jang menolak, menerima baik bagian pertama dari rentjana undangundang itu: Pernjataan Umum Hak-hak Azasi Manusia.
Hari tanggal penerimaannja ialah 10 Desember 1950, dipermaklumkan sebagai Hari Hak-hak Azasi Manusia. Pernjataan itu sendiri telah mendjadi sangat terkenal; dan telah diterdjemahkan kedalam 3
