Halaman ini tervalidasi
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 10/DPR-Rl/IIl/82-83
tentang
PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Dalam Rapat Paripurna ke-13 pada tanggal 26 Pebruari 1983. Menimbang:
- bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu memiliki suatu peraturan Tata Tertib, untuk memantapkan tata laksana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan mengatur kedudukan, susunan, wewenang, tugas, hak, dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya, agar dapat dihayati dan diamalkan dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- bahwa peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berlaku sekarang ini bersifat sementara, sehingga dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Tata Tertib yang bersifat tetap;
- bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diatur sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Mengingat:
- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1943-;
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) dan (3), dan Pasal 23 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Dasar 1945;
545
