Sebab pada hakekatnja Residen Belanda di Kalimantan Timur jang mempunjai hak lebih banjak dan tinggi dalam soal-soal pemerintahan, Harus diakui, bahwa tidak selamanja pemerintah federasi selalu mengekor kepada Belanda, Malah tidak djarang pemerintah ini terang-terangan menjatakan pendiriannja jang berpihak kepada Republik. Satu hal jang sebenarnja tidak diingini oleh Belanda jang „melahirkannja”, Walaupun demikian, namun rakjat jang pada umumnja amat fanatik terhadap Republik Indonesia, tetapi memandang Pemerintah Kalimantan Timur itu sebagai pemerintah boneka dari Belanda. Sehingga para Sultan di Kalimantan Timur jang mendjadi anggauta Dewan Gabungan Kalimantan Timur itu mendjadi turun harganja dalam pandangan mata rakjat.
Peristiwa ini sebenarnja telah menimbulkan bibit anti Swapradja dikalangan rakjat. Tetapi biarpun demikian dalam zaman, dimana Belanda masih sangat berkuasa, benih anti Swapradja jang sudah mulai timbul, sengadja tidak dinjatakan setjara terus-terang. Ini terutama karena mengingat, bahwa dalam fase perdjuangan pada waktu itu, segenap pikiran dan tenaga hendaknja dipusatkan kepada perdjuangan mengusir kekuasaan Belanda jang hendak mendjadjah Indonesia kembali.
Mendjelang penjerahan kedaulatan. rakjat mulai menggerakkan perdjuangannja terhadap kekuasaan Pemerintah Swapradja. Sungguhpun demikian, pada ketika itu rakjat Kalimantan Timur, hanja menuntut demokratisering pemerintahan-pemerintahan Swapradja, sedang masing-masing Sultannja dikehendaki sebagai „lambang” sadja. Demikian djuga setelah daerah Kalimantan Timur bergabung dengan Republik Indonesia, status Swapradja terus-menerus digugat, terutama oleh partai-partai politik. Pernjataan jang terang-terangan itu dalam menuntut penghapusan Swapradja tidak membawa hasil sedikitpun djuga,
Dengan tidak ketjualinja, seluruh partai-partai politik di Kalimantan Timur menuntut likwidasi daripada pemerintahan Swapradja, berlomba-lomba dahulu-mendahului, dengan alasan-alasan jang tjukup kuat dan redelijk, jang menjatakan, bahwa Swapradja-swapradja adalah masih merupakan suatu halangan menudju kepada kesatuan masjarakat sedaerah chususnja dan Indonesia umumnja. Daerah-daerah jang paling keras dalam menuntut penghapusan Swapradja ialah daerah Kalimantan Barat, Samarinda — Berau — Kutai — Balikpapan, dan jang tersebut belakangan ini telah dibentuk suatu Panitia Aksi Anti Swapradja dalam mana tergabung seluruh partai dan organisasi jang akan memperdjuangkan tuntutannja itu sampai kepada tingkat jang tinggi. Pendek kata iklim politik di Kalimantan Barat dan Timur, semendjak revolusi hingga penjerahan kedaulatan mendjadi panas dan hangat oleh tuntutan-tuntutan jang seakan-akan sambung-bersambung dari pihak rakjat. Gelombang anti Swapradja mentjapai klimaksnja ketika Presiden Soekarno menindjau daerah Kalimantan pada tahun 1950.
Jang demikian ini dapat difahami betapa bentjinja rakjat Kalimantan terhadap pemerintahan Swapradja itu, karena rakjat melihat tidak ada faedahnja pemerintahan Swapradja hidup terus didalam negara Indonesia jang telah merdeka dan berdaulat ini.
Melihat kuatnja tuntutan rakjat itu, maka pihak Swapradja berichtiar untuk mendekatkan pendiriannja, buat keluar daripada kesulitan-kesulitan jang dihadapinja. Mereka bersedia mengadakana perundingan dengan pihak wakil-
103
