berdjuang untuk melaksanakan tjita-tjita negara kesatuan, tetapi dengan bukti jang diberikan pemerintah untuk mengendalikan Kalimantan Barat adalah kaum federalis, jang bagi rakjat tidak menimbulkan harapan-harapan baru. Rakjat minta supaja orang Republikein jang mendjadi Kepala Daerah Kalimantan Barat, supaja dengan demikian dapatlah dilakukan kerdjasama untuk membangun daerah jang umumnja terkebelakang itu.
Dalam hal ini tidaklah heran, apabila ada surat-surat jang seakan-akan tidak senang dengan orang-orang federalis itu, karena apakah jang diharapkan dari
umumnja kaum federalis dalam usahanja untuk memberi isi kepada daerah bekas Sultan Hamid itu. Gelombang tuntutan beralun-alun, silih berganti menuntut DPR Daerah jang baru, menuntut penghapusan daerah-daerah swapradja dan last but not least tuntutan Kalimantan Barat satu Propinsi.
Usaha pemerintah daerah untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah selalu tidak pernah tertjapai, sekalipun telah berulang-ulang dilakukan, tapi pengisian kepala-kepala Kabupaten jang tadinja dikendalikan Belanda, semuanja diganti oleh tenaga-tenaga bangsa sendiri jang didatangkan dari luar daerah Kalimantan Barat, ialah rentjana dari Wakil Pemerintah Pusat untuk Kalimantan Barat segera untuk mengadakan pemilihan umum untuk didjadikan dasar pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dalam wakil-wakil rakjat jang tergabung dari GAPI diadjak berunding oleh wakil Pemerintah. Akan tetapi perundingan segi tiga : Wakil Pemerintah Pusat GAPI - bekas anggauta DIKB (Dewan Istimewa Kalimantan Barat ) jang selalu diadakan baik di Pontianak, maupun di Djakarta tidak pernah mentjapai hasil sebagaimana jang dikehendaki oleh masjarakat.
Pemilihan umum jang direntjanakan ini, tidak memberi keuntungan bagi orang-orang federalis, karena terang mereka akan mendapat kekalahan. Untuk keluar dari djalan buntu itu, maka ditjari djalan tengah jang umumnja diterima oleh wakil-wakil partai, ialah membentuk Badan Pertimbangan Kalimantan Barat jang terdiri dari 7 orang dari 7 partai. Badan ini dalam pekerdjaan sehari-hari, ialah memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Kepala Daerah untuk mengatur djalannja pemerintahan, disamping usaha-usaha mereka untuk mengadakan perubahan susunan pemerintahan, dan menjarankan supaja tenaga-tenaga dari daerah Kalimantan Barat dipergunakan djuga untuk mengisi Kabupaten-kabupaten, Kawedanaan jang masih kosong. Djelasnja supaja ada perimbangan antara tenaga-tenaga dari Kalimantan Barat dan luar Kalimantan Barat.
Oleh karena Badan ini tidak lebih dan tidak kurang dari satu Badan jang hanja memberikan nasehat sadja, maka hasil jang ditjapainja selama tiga bulan berdiri sama sekali kurang membawa manfaat, dan karena itu satu demi satu anggauta-anggauta meletakkan djabatannja. Setelah Badan ini bubar, maka aksi penuntutan Propinsi bertambah hebat. Selama dua tahun setelah penjerahan kedaulatan nampaknja Kalimantan Barat seakan- akan tidak ambil kepala pusing terhadap soal jang tumbuh di Kalimantan Barat itu.
Berdasar atas kenjataan-kenjataan inilah, maka oleh beberapa partai dibentuk satu Badan Kongres Rakjat se-Kalimantan Barat jang selandjutnja memperdjuangkan status propinsinja. Alasan bagi rakjat Kalimantan Barat adalah alasan-alasan jang kuat dan mempunjai dasar-dasar jang dapat dibenarkan,
91
