Halaman:Kembali kepada Undang-undang dasar 1945.pdf/124

No. Urut	Nama Anggota D.P.R	Pemandangan/pertanjaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah
		No.	Isi Singkat	No.	Isi
			14. Tidakkah aneh sebenarnja, bahwa D.P.R. masih berdjalan terus sesudah Piagam Bandung ditandatangani , dengan hak dan kewadjiban jang sama dan tidak sama sekaligus. Tidakkah lebih adil,djika D.P.R. menjatakan diri " caretaker Parliament ”.		14. Hal jang demikian itu menurut pendapat Pemerintah tidak aneh untuk suatu masa peralihan , dan juridis-konstitusionil dapat dipertanggung-djawabkan . Tugas-tugas wewenang D.P.R. sesudah Piagam Bandung ditandatangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 sendiri. Berhubung dengan tugas legislatif dari D.P.R. sesudah penandatanganan Piagam Bandung nanti, maka istilah " caretaker Parliament” adalah tidak lajak.
XIV .	I. J. Kasimo.		1. Berpendapat bahwa:  a. kenal/tidak kenal batas-batas kepentingan rakjat banjak , kesusilaan,keselamatan Negara dan pertanggungan-djawab kepada Tuhan;  b. tidak /kurang sehatnja pertumbuhan politik di Indonesia sedjak achir 1949. tidak tergantung pada tempat pertama dari sistim jang berlaku dimasa j.l. , tetapi dari orang-orang jang memegang peranan penting dalam sistim itu.		1. Dengan mengandjurkan „melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945” Pemerintah djuga bermaksud ditentukannja sjarat- sjarat bagi seluruh anggota masjarakat, terutama bagi orang- orang jang akan memegang peranan dalam sistim baru nanti. Sistim jang sekarang sudah terbukti tidak memberi djaminan berputarnja roda pemerintahan dengan lantjar berhubung dengan silih bergantinja Kabinet . Karena itu Pemerintah djuga mengetahui, bahwa dengan memenuhi andjuran Pemerintah tersebut diatas keadaan politik, militer, keamanan , sosial-ekonomi dan sebagainja tidak akan men djadi baik dengan seketika, tetapi kita bersama - sama bersepakat menempuh djalan/

118