Halaman:Kembali kepada Undang-undang dasar 1945.pdf/209

		maupun wewenang/tugas kewadjibannja jang belum termuat dalam Undang-undang Dasar ini, diatur selandjutnja dengan Undang-undang.
		Ketua/Wakil Ketua Madjelis Pertimbangan Daerah dipilih oleh dan dari Anggota-anggota Madjelis Pertimbangan Daerah.
L.	1.	Madjelis Pertimbangan Daerah mengusulkan dan memberikan bahan-bahan rantjangan Undang-undang/Peraturan Pemerintah kepada Pemerintah, dalam materi jang mengenai urusan kedaerahan.
	2.	Madjelis Pertimbangan Daerah memberikan nasehat-nasehat/pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah, baik jang diminta maupun jang tidak diminta dalam soal-soal kedaerahan.
LI.	1.	Madjelis Pertimbangan Daerah mempunjai hak „menanjakan" segala sesuatu jang mengenai kedaerahan, jang harus didjawab oleh Pemerintah.
	2.	Madjelis Pertimbangan Daerah mempunjai hak "enquete” .
	3.	Madjelis Pertimbangan Daerah harus didengar oleh Pemerintah didalam hal-hal jang tersebut dibawah ini:
		a. Otonomi daerah.
		b. Anggaran Belandja.
		c. Rantjangan Pembangunan.
		d. Pertahanan dan Keamanan.
		e. Padjak.
		f. Pengawasan.
LII.	1.	Dalam hal-hal jang tidak tersebut pada sub c ajat 3 diatas, Madjelis Pertimbangan Daerah dapat diminta pertimbangannja oleh Pemerintah menurut keperluannja.
	2.	Djika perselisihan antara Madjelis Pertimbangan.

203