Hari Proklamasi, jaitu pada tanggal 16 Agustus 1945 dengan lisan, djadi tidak diwudjudkan dalam sesuatu dokumen.
Dengan demikian maka Pemerintah sampai kepada istilah bahwa „Undang-undang Dasar tertanggal 18 Agustus 1945 merupakan dokumen historis atas dasar mana Revolusi kita dimulai”, sesudah Proklamasi Kemerdekaan dinjatakan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Keterangan ini ditudjukan djuga kepada Anggota jang terhormat Saudara Hendrobudi dari fraksi „Gerakan Banteng Republik Indonesia”.
Mengenai sidang-sidang untuk merumuskan Undang-undang Dasar 1945 Pemerintah tidak mepunjai risalah-risalah dengan lengkap, sehingga Pemerintah dengan menjesal tidak dapat memenuhi permintaan Anggota jang terhormat Saudara Wikana dari fraksi „Partai Komunis Indonesia”.
Anggota jang terhormat Saudara S.M. Abidin diperingatkan bahwa Pemerintah telah mengutjapkan pendapatnja bahwa dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam beberapa hal terdapat kekurangan-kekurangan tetapi sekalipun demikian Pemerintah jakin, bahwa mengingat artinja bagi Revolusi Nasional kita dan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dilapangan kenegaraaan dan kemasjarakatan jang kita hadapi semendjak tahun 1950, Undang-undang Dasar 1945 merupakan dasar jang kuat guna menjelesaikan Revolusi kita pada tingkatan sekarang.
Adapun kekurangan-kekurangan dalam Undang-undang Dasar 1945 jang disinggung antara lain oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara Kuasini Sabil dari fraksi „Persatuan Tarbijah Islamijah, dan Saudara Yap Thiam Hien, dapat ditampung dengan kemungkinan membentuk Undang-undang organik dan Undang-undang Nasional lainnja berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, dan jang dapat dimulai segera setelah penandatanganan Piagam Bandung nanti, begitu pula dengan penjempurnaan Undang-undang Dasar tersebut, jang dapat dilaksanakan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat dimasa depan.
Anggota-anggota jang terhormat Saudara Prawoto Mangkusasmito dan Saudara Tadjuddin Noor menerangkan bahwa menilik
229
