Halaman ini tervalidasi
| No. Urut | Nama Anggota D.P.R. | Pemandangan/pertanjaan Anggota D.P.R. | Djawaban Pemerintah | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Isi Singkat | No. | Isi | ||
| lasan atas pasal 2 Undang-undang Dasar 1945. Djika tidak, golongan fungsionil itu terdiri dari golongan apa sadja dan bagaimanakah bentuk organisasinja. | Misalnja golongan fungsionil tani sekarang mengenal beberapa organisasi tani. | ||||
| 4. | Apakah dengan berlakunja Undang-undang Dasar 1945 nanti hak mogok, berdemonstrasi dan sebagainja masih diakui dan dapat dipandang termasuk dalam perkataan „dan sebagainja" dari pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. | 4. | Hak mogok, berdemonstrasi dan sebagainja dapat dipandang termasuk dalam perkataan „dan sebagainja" dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Selain dari pada itu menurut pendapat Pemerintah Piagam Bandung nanti perlu memuat ketentuan bahwa segala hasil konstituante jang tertjapai sampai pada hari penandatanganan Piagam tersebut disarankan kepada Pemerintah untuk dipergunakan sebagai bahan jang berharga bagi usaha penjempurnaan Undang-undang Dasar 1945 dimasa depan dan dimana mungkin untuk ditetapkan dalam Undang-undang organik. | ||
| 5. | Apakah mengingat bunji Pendjelasan atas pasal 2 Undang-undang Dasar 1945 tidak benar djika dikatakan bahwa dalam demokrasi terpimpin inti daripada pimpinan adalah permusjawaratan dan bukan peranan jang bersifat individuil. | 5. | Menurut pendapat Pemerintah ini daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusjawaratan, tetapi suatu permusjawaratan jang „dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan", bukan „oleh perdebatan dan penjiasatan jang diachiri dengan perpaduan kekuatan dan penghitungan suara pro dan contra". Hasil „permusjawaratan perwakilan jang dipimpin organik. |
67
