Halaman:Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.pdf/191

Halaman ini tervalidasi

Pasal 281

  1. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28J

  1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 10 ayat (2) huruf b uruf b mengatur tentang perampasan barang sitaan merupakan pidana tambahan yang ditetapkan oleh pengadilan.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

  • Pasal 39 mengatur tentang jenis barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
  1. Harta kekayaan sebagai hasil dari tindak pidana;
  2. Harta kekayaan rampasan yang didapat dari terdakwa;

~184~