Halaman ini tervalidasi
| III | Untuk mendjamin hak2 kaum tentang sako dan pusako maka Seminar mendesak kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk mewadjibkan setiap kaum di Minangkabau membuat Randji Kaum jang pelaksanaannja dilakukan oleh Kepala Kaum atau Mamak Kepala Waris, disjahkan oleh Penghulunja atau oleh Ninik Mamak dan diketahui oleh Kerapatan Nagari dan Wali Nagari. |
| IV | Untuk menghadapi dan mensukseskan Program Pemerintah dalam rentjana Pembangunan hendaklah Ninik Mamak di Sumatera Barat memanfaatkan Tanah Ulajat itu dengan djalan memindahkan penduduk daerah jang padat kedaerah jang belum dibuka (transmigrasi lokal) menurut saluran adat dan lain2 peraturan jang berlaku, dan mengutamakan penduduk daerah dalam mengusahakan pembangunan dilain-lain bidang, seperti perkebunan, perikanan, kehutanan dan sebagainja. |
F. Hukum Waris.
| I | a. | Harta pusako di Minangkabau merupakan harta badan hukum jang diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala Waris diluar dan didalam peradilan. | |||||||||||||||||||||
| b. | Anak kemenakan dan Mamak Kepala Waris jang termasuk kedalam badan hukum itu, masing2nja bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut. | ||||||||||||||||||||||
| II | a. | Haria pentjaharian diwarisi oleh ahli waris menurut Hukum Faraidh. | |||||||||||||||||||||
| b. | Jang dimaksud dengan harta pentjaharian ialah seperdua dari harta jang diperdapat oleh seseorang selama dalam perkawinannja ditambah dengan harta bawaannja sendiri. | ||||||||||||||||||||||
| c. | Seorang dibenarkan berwasiat baik kepada kemenakannja maupun kepada jang lainnja hanja se-banjak2nja sampai sepertiga dari harta pentjahariannja.
Padang, 25 Djuli 1968. PRESIDIUM SEMINAR HUKUM ADAT MINANGKABAU 1968.
243 |
