Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/351

Halaman ini tervalidasi

- 351 -

Nomor (1):

Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak, jika ada

Nomor (2):

Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani

Nomor (3):

Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak

Nomor (4):

Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/ atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan

Nomor (5):

Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu.

Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. Dalam hal penandatangan adalah kuasa, pemohon harus melampirkan Surat Kuasa sesuai ketentuan Undang-Undang KUP.

Nomor (6):

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil

Nomor (7):

Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu

Nomor (8):

Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu

Nomor (9):

Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu

Nomor (10):

Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak

Nomor (11):

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak

Nomor (12):

Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi