PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT DAFTAR PIHAK YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH BERDASAR PENUGASAN KHUSUS
| Nomor (1):
|
Diisi dengan nama Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
|
| Nomor (2):
|
Diisi dengan alamat Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang bersangkutan.
|
| Nomor (3):
|
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang bersangkutan.
|
| Nomor (4):
|
Diisi dengan pejabat pemerintah atau kepala daerah yang memberikan penugasan untuk melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum.
|
| Nomor (5):
|
Diisi dengan nomor surat penugasan dari pejabat pemerintah atau kepala daerah yang memberikan penugasan.
|
| Nomor (6):
|
Diisi dengan tanggal surat penugasan.
|
| Nomor (7):
|
Diisi dengan bulan terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
|
| Nomor (8):
|
Diisi dengan tahun terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
|
| Nomor (9):
|
Diisi dengan nomor urut.
|
| Nomor (10):
|
Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
|
| Nomor (11):
|
Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
|
| Nomor (12):
|
Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan.
|
| Nomor (13):
|
Diisi dengan luas tanah.
|
| Nomor (14):
|
Diisi dengan luas bangunan.
|
| Nomor (15):
|
Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
|
| Nomor (16):
|
Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
|
| Nomor (17):
|
Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
|
| Nomor (18):
|
Diisi dengan nilai pengalihan.
|
| Nomor (19):
|
Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.
|
| Nomor (20):
|
Diisi dengan nama dan nomor induk pegawai pengurus Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang membuat laporan.
|
