Halaman:Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2024.pdf/5

Bagian Kedua

Sekretariat Jenderal

Pasal 8

Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: koordinasi kegiatan Kementerian; koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian; pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum; koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 11

Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 8 (delapan) biro.