Halaman ini telah diuji baca
- Republik Indonesia
- Departemen Keuangan
- Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1972
- Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak
b. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi. Misalnya: - beberapa badan hukum
- kerja sama antara pemerintah dan rakyat
- menjadi sebuah republik
- menurut undang-undang yang berlaku
Catatan: - Jika yang dimaksudkan ialah nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan dokumen resmi pemerintah dari negara tertentu, misalnya Indonesia, huruf awal kata itu ditulis dengan huruf kapital.
Misalnya: - Pemberian gaji bulan ke 13 sudah disetujui Pemerintah.
- Tahun ini Departemen sedang menelaah masalah itu.
- Surat itu telah ditandatangani oleh Direktur.
11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan. Misalnya: - Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Rancangan Undang-Undang Kepegawaian
- Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial
- Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan
12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua unsur kata ulang sempurna) di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya: - Saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma.
- Bacalah majalah Bahasa dan Sastra.
- Dia adalah agen surat kabar Sinar Pembangunan.
- Ia menyelesaikan makalah "Asas-Asas Hukum Perdata".
13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri. Misalnya: Dr. doktor S.E. sarjana ekonomi S.H. sarjana hukum S.S. sarjana sastra S.Kp. sarjana keperawatan M.A. master of arts M.Hum. magister humaniora Prof. profesor K.H. kiai haji Tn. tuan
