Halaman:Permenhub Nomor 13 Tahun 2021.pdf/18

Pasal 29

Penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi untuk perjalanan yang dikecualikan harus memenuhi persyaratan perjalanan orang yang telah ditetapkan oleh satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 (covid-19). Penyelenggara/operator prasarana transportasi dalam memberikan pelayanan terhadap sarana transportasi untuk perjalanan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan protokol kesehatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) dan sesuai dengan kebutuhan pengoperasian. Penyelenggara/operator prasarana transportasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan protokol kesehatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, gubernur, bupati/wali kota, satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) pusat dan daerah, unit pelaksana teknis kementerian perhubungan, dan penyelenggara/operator prasarana transportasi melakukan koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.