Halaman:Perpu 1 2014.pdf/89

Halaman ini tervalidasi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-89-

Pasal 127

Lembaga pemantau Pemilihan wajib:

mematuhi kode etik pemantau Pemilihan yang diterbitkan oleh KPU;
mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan TPS atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih; dan
melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif.

Pasal 128

Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:

melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan;
mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;

g. mencampuri . . .