Halaman:Public Information Disclosure Act 14 of Indonesia 2008.djvu/25
Halaman ini telah diuji baca
Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud.
BAB VIII KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI
Bagian Kesatu Keberatan
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 35
Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
tidak ditanggapinya permintaan informasi;
permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
tidak dipenuhinya permintaan informasi;
pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 36
Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
