Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/156

pada ayat (5) mendapat persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

7. Pasal 12 dihapus.
8. Pasal 13 dihapus.
9. Pasal 14 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 15

    Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, termasuk harga energi Panas Bumi, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 23

    Badan Usaha yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi. Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 24

    Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada di Kawasan Hutan, pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pasal 25 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 36

156