Halaman:UUDS 1950.djvu/47

kalanya kalau keadaan memaksa Kabinet menjadi presidentieel lagi. Piagam Persetujuan menentukan bahwa Dewan Menteri harus bersifat Kabinet parlementair, yang berarti bahwa Dewan Perwakilan Rakyat harus dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan jabatannya sekalipun Dewan Pervvakilan Rakyat masih tersusun sementara.

Ketentuan ini dalam Undang-undang Dasar Sementara ini dinyatakan dalam pasal 83, yang bersamaan teksnya dengan pasal 118 Konstitusi Sementara R.I.S.Akan tetapi imbangan dari kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan jabatannya, harus diadakan, yaitu kekuasaan Presiden untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (kalau Dewan Perwakilan Rakyat dianggapnya tidak mewakili kehendak rakyat lagi). Maka perlu dimuat ketentuan-ketentuan sebagamana tercantum dalam pasal 84 Undang-undang Dasar Sementara 1n1.

Tentang jabatan Wakil-Presiden sudah ada kata sepakat antara fihak R.I.S. dan fihak R.I. untuk mengadakannya. Dalam systeem Undang-undang Dasar Sementara ini Wakil-Presiden dan juga Presiden akan dipilih menurut peraturan-peraturan. Karena dalam konsepsi kedua fihak Presiden dan Wakil-Presiden tidak akan diganti sebelum Undang-undang Dasar tetap dibentuk oleh Konstituante maka pengaturan tentang pemilihan Presiden dan Wakil-Presiden diserahkan kepada Konstituante, akan tetapi di dalam Undang-undang Dasar Sementara ini ditulis. Presiden dan Wakil-Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang (pasal 45 ayat 3). Hanya untuk pertama kali Wakil-Presiden diangkat oleh Presiden dari anjuran yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Sementara). Demikianlah Undang-undang Dasar Sementara ini telah memberi bentuk dan formulering kepada pokok-pokok dari pada isi dan jiwa masyarakat Bangsa Indonesia pada taraf kemajuan usahanya dalam menyusun dan membangun negara sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

...............................


CATATAN

Kutipan:

LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 YANG TELAH DICETAK ULANG